Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribunners
LIVE ●

Tribunners / Citizen Journalism

Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional

Menelusuri sejarah Polri sebagai institusi nasional dalam sistem administrasi negara dan peran vitalnya di bawah Presiden

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
ISTIMEWA
Awaloedin Djamin - Pemikiran besar, langkah strategis. Warisan Awaloedin Djamin membentuk wajah Polri sebagai institusi nasional 

Jenderal Pol (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA 

Karier dan Jabatan 

Kapolri ke-8 Menjabat dari tahun 1978 hingga 1982.

Menteri Tenaga Kerja Dalam Kabinet Ampera tahun 1966. 

Duta Besar RI untuk Jerman Barat Ditugaskan pada tahun 1976. 

Ketua Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tahun 1971–1976. 

Pendidikan dan Akademik 

Rekomendasi Untuk Anda

Lulusan PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian). 

Meraih gelar Ph.D. dari University of Southern California, AS. 

Guru Besar di FISIP Universitas Indonesia dan dosen PTIK. 

Kontribusi dan Warisan 

Penggagas KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981), menggantikan HIR warisan kolonial Belanda. 

Diakui sebagai “Bapak Satpam” karena mencetuskan satuan pengamanan sipil di luar kepolisian. 

Peletak dasar reformasi birokrasi di Indonesia melalui kebijakan strategis di LAN. 

TRIBUNNEWS.COM - Menelusuri jejak sejarah dan landasan konstitusional Polri membuka cakrawala baru mengenai eksistensi institusi penegak hukum ini. 

Halaman 1/2

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas