Hironimus Hilapok, M.Si. MM.

• Direktur Satu Honai Indonesia
• Komisaris Independen PT Adhi Karya (Persero) Tbk periode 2015-2025 

Riwayat Pendidikan 

• Strata satu di Universitas Cenderawasih Program Study Administrasi Negara
• Strata Dua (1). Universitas Indonesia Jakarta Program Pascasarjana Ilmu Politik 
• Strata Dua (2). Institute Teknologi Harapan Bangsa (ITHB) Program Magister Manajemen.

Pernah Ketua PMKRI Cabang Jayapura (2001-2003) dan Pengurus Pusat PMKRI periode 2004-2006.

Saat ini berdomisili di Bintaro - Tangerang Selatan, Banten

TRIBUNNEWS.COM - Hubungan Jakarta-Papua selalu dinamis dalam setiap pemerintahan nasional. 

Namun, jelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, 20 Oktober 2025 mendatang, dinamika relasi antara Jakarta-Papua kembali menjadi salah satu isu penting dalam arah kebijakan nasional. 

Presiden Prabowo meletakkan problem percepatan pembangunan Papua ke dalam salah satu prioritas pembangunan nasional yang ditandai dengan adanya Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua. 

Langkah terbaru pemerintah, yakni pembentukan Komite Eksekutif Otonomi Khusus Papua, menandai babak baru dalam upaya memperkuat tata kelola pembangunan di Papua.

Komite ini diharapkan menjadi jembatan antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan agar implementasi Otsus benar-benar berpihak pada masyarakat asli Papua, bukan sekadar menjadi instrumen birokrasi.

Isu Papua bukan hanya soal infrastruktur atau keamanan, tetapi soal-soal yang bersentuhan dengan isu yang lebih humanis. 

Itu artinya, titik tolaknya berangkat dari cara negara menata ulang kehadirannya di Tanah Papua—dengan cara yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berkelanjutan.

Arah Baru 

Warisan kebijakan era Presiden Joko Widodo masih terasa kuat—mulai dari pembangunan infrastruktur besar seperti Trans-Papua sepanjang 3.462 kilometer dengan alokasi anggaran mencapai Rp2.15 T yang membentang dari Sorong hingga Merauke, menghubungkan wilayah-wilayah terisolir; hingga pemekaran empat provinsi baru menjadi enam provinsi.

Namun, Presiden Prabowo tampaknya ingin menggeser orientasi dari pembangunan fisik menuju penguatan tata kelola dan kapasitas lokal. Pembentukan Komite Otsus ini menjadi simbol perubahan itu.

Dalam beberapa pernyataan resmi, Presiden Prabowo menekankan bahwa Papua adalah “jantung keutuhan Republik.” Pernyataan ini tentu saja bukan sekedar retorika politik untuk mendulang simpati dan suara masyarakat Papua, tetapi lebih kepada orientasi tindakan konkret guna memastikan dana dan program Otsus terserap secara administratif dan berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat Papua.