Aplikasi Tribun
Tajamkan Wawasanmu,
Suarakan
Opinimu
KLIK DI SINI
Tribunners
LIVE ●

Tribunners / Citizen Journalism

Kedaulatan Digital Tak Akan Lahir Tanpa Arah Kebijakan yang Jelas

GP Ansor dan Komdigi RI dorong arah kebijakan digital yang jelas demi kedaulatan data dan kapasitas generasi muda.

Tayang:
Tribun X Baca tanpa iklan
Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Kedaulatan Digital Tak Akan Lahir Tanpa Arah Kebijakan yang Jelas
ISTIMEWA
AHMAD LUTHFI - Santri, pemuda, dan profesional muda berkomitmen membangun fondasi kedaulatan digital Indonesia yang tangguh dan beretika. 

Ahmad Luthfi

  • Ketua Badan Siber GP Ansor
  • CEO Santri Chain

Riwayat Pendidikan

  • Sastra Indonesia Universitas Indonesia (UI) 2014-2018
  • Magister Administrasi Bisnis (MBA) – Kewirausahaan / Studi Kewirausahaan 2023–2024

GP Ansor adalah organisasi kepemudaan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), aktif dalam bidang sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Organisasi ini didirikan pada 24 April 1934 di Banyuwangi, Jawa Timur, oleh KH Abdul Wahab Hasbullah dan Kyai Saleh Lateng.

TRIBUNNEWS.COM - Pembangunan ekonomi digital nasional harus disertai dengan penguatan kapasitas generasi muda dan perlindungan data publik.

Kedaulatan digital bukan sekadar jargon teknologi. Tanpa arah kebijakan yang jelas, Indonesia berisiko menjadi konsumen pasif dalam ekosistem digital global tergantung pada infrastruktur asing, rentan terhadap kebocoran data, dan tertinggal dalam inovasi.

Santri, pemuda, dan profesional muda harus menjadi garda depan dalam menjaga keamanan data dan etika digital bangsa.

Kedaulatan digital tidak akan lahir tanpa arah yang jelas. 

Rekomendasi Untuk Anda

Karena itu, kami berkomitmen bukan hanya jadi penonton, tapi bagian dari gerakan yang membangun fondasi kedaulatan siber Indonesia.

Hal itu disampaikan dalam Diskusi Panel Nasional bertema “National Data Sovereignty for a Resilient Digital Future: Policy, Ethics, and Innovation for Indonesia” di Aone Hotel, Jakarta Pusat, pada Selasa (28/10/2025).

Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi pemerintah, organisasi kepemudaan, akademisi, dan praktisi teknologi untuk membahas arah kebijakan, etika, dan inovasi digital dalam memperkuat kedaulatan data serta ketahanan siber nasional di tengah pesatnya transformasi digital.

Forum ini juga menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan, yaitu perlunya arus data nasional yang aman dan tersentralisasi di bawah tata kelola pemerintah.

Penguatan literasi dan etika digital di masyarakat, terutama di kalangan santri dan pelajar.

Peningkatan investasi pada infrastruktur cloud lokal untuk mengurangi ketergantungan pada platform asing; dan pembentukan kolaborasi strategis lintas organisasi kepemudaan guna mendukung agenda transformasi digital berdaulat.

Kegiatan yang berlangsung hingga sore hari ini ditutup dengan pembacaan hasil rekomendasi dan sesi foto bersama seluruh peserta dan narasumber.

Melalui kegiatan ini, menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan siber nasional serta mewujudkan Indonesia yang berdaulat, tangguh, dan beretika di ruang digital.

Halaman 1/2

Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email redaksi@tribunnews.com


Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.

Berita Populer
Berita Terkini
Atas