Oleh Peter Vandermeersch

Peter Vandermeersch pernah menjabat sebagai pemimpin redaksi De Standaard dan NRC Handelsblad. Dari 2019 hingga 2025, ia menjadi CEO Irish Independent dan The Belfast Telegraph. Kini ia menjabat sebagai Mediahuis Fellow Journalism and Society.

TRIBUNNEWS.COM - Ketika jurnalis dicaci maki secara daring karena menjalankan tugasnya, kerusakannya melampaui individu yang menjadi korban. Hal itu merusak perdebatan publik, menghalangi peliputan independen, dan melemahkan demokrasi.

Di seluruh Eropa Barat, polanya jelas: gelombang serangan digital yang terkoordinasi, terutama menargetkan jurnalis perempuan dan minoritas, dengan impunitas hampir total bagi para pelakunya.

Saya telah menyaksikannya secara langsung.

Sebagai pemimpin redaksi NRC Handelsblad, surat kabar bergengsi di Belanda, saya menyaksikan salah satu kolumnis kami, Clarice Gargard, menjadi sasaran amukan digital yang kejam pada tahun 2018. “Kejahatannya” hanyalah menyiarkan langsung sebuah aksi protes antirasisme. Dalam beberapa hari, ia menerima lebih dari 7.600 pesan bernada kebencian — salah satunya mengancam akan “menembaknya di leher.” Jaksa Belanda akhirnya menghukum 24 pelaku — sebuah keberhasilan langka — tetapi sebagian besar hanya dijatuhi denda di bawah 500 euro atau kerja sosial selama 28 hingga 58 jam. Putusan itu bersifat simbolis, bukan pencegah.

Pada Juni tahun ini, sebagai CEO Mediahuis Ireland, saya menyaksikan bagaimana hal itu bisa ditangani dengan cara berbeda. Di Dublin, tiga jurnalis perempuan yang bekerja untuk salah satu surat kabar kami, The Sunday World, mengalami berbulan-bulan intimidasi sebelum pelaku pelecehan mereka — yang mengancam akan “menembak salah satu dari mereka” — dijatuhi hukuman penjara selama 11 tahun. National Union of Journalists menyambut putusan itu sebagai “sinyal penting.” Namun, ini juga menjadi pengingat betapa jarangnya keadilan seperti itu terwujud.

Epidemi di Eropa

Kisah-kisah ini adalah bagian dari tren yang lebih luas. Media Freedom Rapid Response mencatat 1.548 pelanggaran kebebasan pers di Eropa sepanjang tahun 2024, termasuk 359 serangan daring — meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Dalam 83,8 persen kasus tersebut, pelakunya tidak pernah teridentifikasi.

Kini warga sipil, bukan pemerintah, menjadi pelaku utama. Anonimitas di media sosial dan kemarahan yang dipicu algoritma telah mengubah pengguna biasa menjadi gerombolan digital. Safety tracker NUJ untuk Inggris dan Irlandia menemukan bahwa tiga perempat jurnalis mengatakan permusuhan daring semakin parah dalam setahun terakhir; 95 persen menyebutnya “tersebar luas.”

Data global UNESCO menunjukkan pola yang sama: 37 persen jurnalis perempuan mengatakan pelaku politik termasuk di antara penyerang daring mereka, dan satu dari lima melaporkan bahwa ancaman digital itu kemudian berlanjut menjadi intimidasi di dunia nyata.

Bentuk Baru dari Sensor

Pelecehan daring bukan sekadar hal yang tidak menyenangkan — itu membentuk arah peliputan. Pada tahun 2025, penyiar Jerman Dunja Hayali mundur dari media sosial setelah berbulan-bulan menghadapi kampanye kebencian. Jurnalis lain memilih menghindari peliputan topik seperti migrasi, gender, atau ekstremisme. Akibatnya adalah self-censorship karena kelelahan. Sebagai editor dan CEO, saya semakin sering melihat reporter mundur dari media sosial atau liputan sensitif karena biaya pribadi yang harus dibayar terlalu besar. Efek gentar itu nyata, dan dapat diukur.

Hukum Tanpa Penegakan

Eropa sebenarnya memiliki perangkat hukum — seperti undang-undang nasional tentang ancaman dan penguntitan, EU Digital Services Act, dan Online Safety Act di Inggris — tetapi penegakannya tertinggal jauh dari niatnya. Unit kepolisian kewalahan, jaksa ragu menindak kejahatan kebencian digital, dan platform masih meraup untung dari keterlibatan pengguna, betapapun beracunnya.