MTI menilai, iuran jaminan sosial adalah biaya tambahan, bukan pengganti potongan 20% oleh aplikator. 

Jika tidak dirancang hati-hati, akan terjadi pass-through cost ke driver dan penumpang.

Pemerintah dapat meniru kebijakan Singapura, yang mulai 1 Januari 2025 mewajibkan pekerja platform ikut CPF (Central Provident Fund) dengan skema cost-sharing bertahap antara platform dan pengemudi selama tiga tahun. 

Indonesia perlu rancangan serupa: bertahap, berbagi beban, dan diawasi.

3. Kepastian Hukum dan Delegasi Aturan

Perpres tidak boleh menetapkan status hukum baru tanpa dasar delegasi yang jelas di Undang-Undang. 

Ia hanya boleh mengatur benefit minimum dan tata kelola platform, bukan menafsir ulang hubungan kerja. 

Ini penting untuk menghindari potensi uji materiil di Mahkamah Agung.

4. Penegakan dan Transparansi Algoritma

MTI menekankan pentingnya aturan anti-evasion. Definisikan dengan jelas basis potongan 20% (apakah dari gross booking atau setelah potongan biaya lain). 

Larang biaya tambahan terselubung yang menggerus pendapatan pengemudi.

Terapkan audit algoritmik ringan untuk memastikan sistem alokasi order dan deactivation bersifat transparan dan adil—sejalan dengan praktik di Eropa.

5. Koordinasi Lintas Kementerian

Kebijakan ini tidak bisa berdiri sendiri. Kementerian Perhubungan harus mengatur tarif dan keselamatan; Kementerian Tenaga Kerja mengelola status kerja dan K3; Kementerian Keuangan menyiapkan insentif fiskal; BPJS merancang mekanisme iuran harian; dan Kementerian Digital dan Informasi mengawasi transparansi algoritma. 

Tanpa koordinasi lintas kementerian, kebijakan ini rentan disalahartikan dan sulit ditegakkan.