Dalam KTT ASEAN terakhir, juga disepakati pembentukan tim monitoring ASEAN, meski efektivitasnya masih dipertanyakan. Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai solusi jangka pendek.  Untuk jangka panjang, pengelolaan kawasan secara bersama—termasuk sumber daya alam—dinilai lebih menjanjikan. ASEAN bahkan bisa menjadikan kawasan sengketa sebagai simbol multikulturalisme dan persaudaraan regional sebagai wujud ASEAN centrality. Namun, hingga kini, upaya tersebut belum terwujud secara konkret.

Dibutuhkan peran figur senior yang memiliki pengalaman dan kredibilitas untuk mendorong solusi permanen. Indonesia dinilai layak menjadi mediator, meski terikat prinsip non-intervensi ASEAN. Dalam konteks ini, tokoh seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla disebut memiliki pengalaman langsung dalam penyelesaian konflik dan dapat bergerak melalui jalur informal.

Sementara itu, posisi Kamboja dinilai cukup sulit. Jika terlalu lunak, pemerintahannya bisa dianggap bersahabat dengan pihak lawan dan terancam secara politik di dalam negeri. Karena itu, sikap Kamboja cenderung realistis dan berhati-hati. Jika konflik kali ini terutama dipicu rivalitas politik di Thailand, ketegangan diperkirakan akan mereda setelah pemilu selesai.

Sejarah konflik Thailand–Kamboja tidak berubah sejak 1907 maupun 1962. Yang berubah adalah dinamika politik internal Thailand, termasuk hubungan antara sipil, militer, dan oligarki. Konflik perbatasan selalu memiliki dua wajah: eksternal dan internal. Cara meresponsnya sangat ditentukan oleh pengambil keputusan. Karena itu, penyelesaian konflik sangat bergantung pada hasil pemilu Thailand dan konfigurasi kekuasaan pascapemilu.

Pada akhirnya, solusi permanen berbasis kemanusiaan dan perdamaian membutuhkan keberanian politik serta peran tokoh-tokoh berpengalaman. Tanpa itu, konflik serupa dikhawatirkan akan terus berulang tanpa penyelesaian jangka panjang.

Garis Waktu Sengketa Perbatasan Thailand dan Kamboja 2025

Pada Februari 2025 

Tentara Thailand melarang wisatawan Kamboja menyanyikan lagu kebangsaan di situs sengketa. 

Pada 28 Mei 2025 

Baku tembak singkat menewaskan seorang prajurit Kamboja.

Pada 23-24 Juli 2025 

Terjadi rangkaian insiden besar, yaitu

Tentara Thailand menginjak ranjau darat.

Bentrokan bersenjata pecah, melibatkan artileri, roket BM-21, dan serangan udara F-16 Thailand.

Serangan menargetkan pangkalan militer, rumah sakit, hingga pemukiman sipil.

Insiden itu menimbulkan puluhan tewas dan luka-luka di kedua pihak, ribuan warga sipil dievakuasi.

Pada Desember 2025

Kamboja resmi menutup seluruh perlintasan perbatasan dengan Thailand tanpa batas waktu.

Bentrokan bersenjata kembali pecah pada 13 Desember 2025, menandai eskalasi konflik terbaru.

Pertempuran intens terjadi di sekitar Kuil Preah Vihear dan Prasat Ta Muen Thom, melibatkan artileri, roket, dan serangan udara.

Sedikitnya 40 orang tewas sejak bentrokan terbaru, termasuk tentara dan warga sipil.

Ratusan ribu penduduk mengungsi dari wilayah konflik di kedua negara.

Sekolah-sekolah di kawasan perbatasan ditutup massal, aktivitas belajar-mengajar terhenti.

Perdagangan lintas batas, tenaga kerja migran, dan pariwisata lumpuh akibat penutupan perbatasan.