Moch. S. Hendrowijono

Aktif sebagai Wartawan dan Penulis Lepas 

Semasa aktif bekerja, ia pernah menjadi wartawan/editor di Kompas (1974-2005), Wapemred/Editor di Harian Sriwijaya Post (1990-1991 & 1995-1996), dan saat ini masih menjadi wartawan di SinyalMagz ex Gramedia (sejak 2003).

Industri telekomunikasi seluler saat ini dikatakan sedang tidak baik-baik saja, akibat gempuran beban yang setiap tahun naik, menjadikan pertumbuhannya mandek atau bahkan menurun.

Padahal seluler merupakan bisnis gebyar berjuta umat dengan pelanggan sebanyak 356 juta (nomor aktif), yang dimiliki 68,65 persen atau sekitar 194 juta dari jumlah penduduk Tanah Air yang 282,48 juta.

Pendapatan tahun 2024 empat operator, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata dan Smartfren – sebelum kedua terakhir ini merger di April 2025 – sebanyak kurang lebih Rp 251,71 triliun.

Dari jumlah itu Kelompok Telkom menyumbang Rp 150 triliun, sejumlah Rp 113,34 triliun disumbang Telkomsel, laba mereka Rp 23,6 triliun (Telkomsel Rp 17,7  triliun), lalu Indosat Ooredoo Hutchison pendapatan Rp 55,89 triliun laba Rp 4,91 triliun, XL Axiata Rp 34,4 triliun dengan laba Rp 1,85 triliun dan Smartfren meraih Rp 11,41 triliun tetapi merugi Rp 1,29 triliun.

Dibanding perbankan, misalnya Bank Mandiri yang hanya mengelola 18,4 juta rekening milik 16 juta pelanggan, pendapatan tahun 2024 mencapai Rp 142,85 triliun, labanya jumbo Rp 60,64 triliun. Atau bank swasta BCA, mengelola rekening 42 juta pelanggan dengan transaksi 200 juta/hari, mendapat laba Rp 54,8 triliun.

Mereka maju dalam satu dekade terakhir karena ditopang jasa digital, layanan operator seluler.

Pemilik rekening perbankan orang berduit, pengusaha, pedagang, pejabat. Sementara pemilik ponsel dari anak usia SD, kuli bangunan hingga pejabat dan konglomerat, yang transaksinya dua ribuan hingga miliaran rupiah.

Perbankan dikatakan hanya punya beban pajak dan CSR (corporate social responsibility – tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan). Sementara operator seluler memiliki keduanya, ditambah biaya pemerintah (regulatory cost).

Pemerintah menjual spektrum frekuensi dan memungut BHP (biaya hak penggunaan)-nya, BHP telekomunikasi dan USO (universal service obligation – kewajiban memberikan pelayanan setara) di kawasan 3T (terdepan, terluar dan tertinggal).

BHP yang dipungut sebagai PNBP (penerimaan negara bukan pajak) tiap tahun naik, juga BHP telekomunikasi 0,5?n USO sebesar 1,25?ri pendapatan kotor operator yang sekitar Rp 3 triliun per tahun  yang dikelola Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia).

Mengurangi beban, operator ingin USO mereka kelola sendiri agar lebih hemat. Selama ini Bakti memang hanya mencarikan dan membeli lahan di 3T lalu membangun menaranya, operator yang memasang BTS mereka.

Panas dingin

Masih ada pungutan dari level kementerian, antara lain KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) berupa pungutan untuk penggelaran kabel laut yang didahului survei, Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan), berbagai referensi dan pertimbangan yang prosesnya memakan waktu tidak terbatas. Ketika kabel laut digelar sebagai serat optik (FO – fibre optic) di darat, berbagai pungutan mengerubuti yang datang dari level provinsi, kota/kabupaten bahkan sampai desa/kelurahan dan RT/RW serta  preman setempat.