PROFIL PENULIS

Benny Sabdo

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta

Benny Sabdo

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta  

Anggota Asosiasi Studi Sosio-Legal Indonesia 

Pengajar Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa  

Umat Katolik Keuskupan Agung Jakarta

Peran dan Kiprah Jabatan  

Anggota Bawaslu DKI Jakarta, sebelumnya juga pernah menjadi   

Anggota Bawaslu Kota Jakarta Utara 

Divisi Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, bertugas memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai regulasi dan menangani pelanggaran pemilu.  

Aktivitas 

Aktif dalam pengawasan partisipatif dan penegakan hukum pemilu melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu)  

Perayaan Natal senantiasa membawa ingatan kolektif kita pada sebuah kisah yang kontras, kelahiran seorang bayi di palungan hina di tengah sensus penduduk atas perintah Kaisar Agustus. 

Di satu sisi, ada kekuasaan imperium yang dingin. Di sisi lain, ada kemanusiaan yang rapuh tetapi penuh harapan. 

Dalam konteks Indonesia hari ini, ceritera ini menemukan relevansinya tatkala kita merefleksikan kembali makna kedaulatan rakyat di tengah tarikan napas realisme politik.

Natal bukan sekadar ritual liturgis, melainkan sebuah proklamasi tentang martabat manusia. 

Jika dalam teologi Kristen, Tuhan datang menjadi manusia untuk memuliakan kemanusiaan, maka dalam demokrasi, kekuasaan seharusnya turun dari menara gadingnya untuk mengabdi kepada rakyat. 

Di sinilah titik temu antara spiritualitas Natal dan esensi kedaulatan rakyat, yaitu keduanya menempatkan subjek yang paling lemah dan tak bersuara sebagai pusat perhatian.  

Kedaulatan yang Terasing

Dalam realitas politik kontemporer, kita sering menyaksikan fenomena pengasingan kedaulatan. 

Rakyat, yang secara konstitusional adalah pemilik sah kekuasaan, sering kali hanya diposisikan sebagai angka dalam statistik pemilu, mirip dengan warga Yudea yang dicacah dalam sensus Romawi hanya untuk kepentingan pajak dan legitimasi penguasa. 

Setelah suara diberikan, rakyat kerap ditinggalkan di luar pintu kebijakan yang tertutup rapat.

Kita melihat bagaimana ruang-ruang publik sering kali dikooptasi oleh kepentingan oligarki, di mana partisipasi warga hanya menjadi sekadar stempel prosedural. 

Kebijakan publik yang lahir tanpa dialog yang tulus dan penuh makna dengan akar rumput adalah bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan. 

Padahal, kedaulatan rakyat bukan hanya soal hak mencoblos, melainkan hak untuk memastikan bahwa keadilan sosial terwujud dalam setiap kebijakan, dari urusan agraria hingga akses pendidikan dan kesehatan.

Refleksi Natal mengajak para pemegang mandat kekuasaan untuk menanggalkan jubah kesombongan. Palungan adalah simbol dari kekuasaan yang tidak mengintimidasi, tetapi melayani. 

Kedaulatan rakyat hanya dapat tegak jika para pemimpin memiliki spirit palungan—sebuah kesediaan untuk mendengarkan keluh kesah dari mereka yang miskin dan terpinggirkan, mereka yang suaranya sering kalah nyaring oleh bisingnya lobi-lobi ekonomi-politik di Jakarta.

Demokrasi yang sehat memerlukan ketulusan untuk mengakui bahwa kekuasaan adalah titipan, bukan milik pribadi atau golongan. Kedaulatan rakyat adalah napas yang memberi hidup pada raga negara. 

Tanpa penghargaan pada kedaulatan rakyat, negara hanya akan menjadi mesin birokrasi yang dingin dan hampa, kehilangan kompas moralitasnya sebagaimana Raja Herodes yang merasa terancam oleh kehadiran kebenaran baru.

Menuju Politik Kemanusiaan

Menjelang tahun-tahun politik yang penuh tantangan, pesan Natal tentang perdamaian dan penghargaan terhadap kemanusiaan menjadi sangat penting. 

Kedaulatan rakyat harus dikembalikan ke khitahnya, yakni sebuah mekanisme untuk memanusiakan manusia, untuk menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang kehabisan tempat di penginapan dalam struktur kebijakan kesejahteraan nasional.

Natal mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari yang kecil dan yang paling bawah.

Demikian pula demokrasi, kekuatan sejatinya tidak terletak pada megahnya gedung parlemen dan istana negara, tetapi pada keberdayaan rakyat di desa-desa, di pasar-pasar dan di pinggiran kota. 

Menghormati kedaulatan rakyat berarti menghormati sang Ilahi yang hadir dalam rupa sesama manusia yang paling lemah dan miskin.

Acap kali, pemilu membuat kita terjebak pada angka-angka, seperti survei elektabilitas, ambang batas parlemen, hingga jumlah kursi. Kita cenderung melihat rakyat sebagai statistik pemilih daripada manusia yang bermartabat. 

Natal memanggil kita untuk kembali pada politik kemanusiaan. Natal adalah tentang Tuhan yang memihak kepada manusia. Maka, pemimpin yang berdaulat haruslah berpihak pada nasib manusia Indonesia—mereka yang masih kesulitan mengakses kesehatan, mereka yang terhimpit beban ekonomi dan mereka yang keadilannya dirampas.  

Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti di kotak suara. Kedaulatan rakyat harus berlanjut menjadi kedaulatan atas penghidupan yang layak.

Pemimpin yang lahir dari rahim pemilu yang jujur adalah mereka yang bersedia turun ke palungan rakyat—mengendus bau keringat rakyat, merasakan kecemasan petani dan memahami aspirasi anak muda. Bukan mereka yang tampil dalam gegap gempita pidato dan media sosial, namun asing dari denyut nadi kehidupan rakyat. 

Semoga Natal tahun ini bukan sekadar perayaan lampu warna-warni, melainkan momentum bagi kita semua—rakyat maupun pemimpin—untuk merenungkan kembali janji kebangsaan kita, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Sebab, di atas segala kursi kekuasaan, ada takhta kedaulatan rakyat yang harus tetap suci dan tak terjamah oleh keserakahan manusia. Selamat Natal dan selamat menyambut Tahun Baru 2026.