Hanya saja dalam kasus Greenland yang pengelolaan dan pengawasannya dilakukan oleh Denmark yang notabene merupakan sekutu strategis AS di bawah payung NATO dianggap komunitas global sebagai bentuk kebijakan yang tidak berbasis pada rational choice dalam perumusan kebijakan luar negeri pada umumnya.

Dalam perspektif hubungan internasional, laku sebuah negara yang menganut paham realisme klasik ataupun neo-realisme akan selalu difilter melalui rational choice agar langkah unilateralistik dan koersif yang diambil tidak menimbulkan damage yang besar.

Dalam kasus intensi AS untuk menguasai Greenland, AS berpotensi berhadapan pada risiko pecahnya NATO sebagai aliansi strategis militer yang selama ini menopang kebijakan luar negerinya.

Bahkan pada tahap yang ekstrim, AS berpotensi vis a vis secara langsung dengan negara-negara Eropa yang juga memiliki kekuatan militer dan senjata nuklir yang tidak bisa diabaikan. Jika hal ini terjadi, potensi pecah Perang Amerop sangat besar untuk terjadi.

Denmark sebagai negara yang terlanggar kedaulatan nasionalnya tidak berdiri sendiri.

Sejarah menunjukkan bahwa Eropa adalah kawasan yang sangat solid dalam menjaga ketahanan regionalnya yang tercermin dari kokohnya peran Uni Eropa dalam menjaga keseimbangan perekonomian dan geopolitik global.

Lepasnya Greenland dari penguasaan Denmark dapat menjadi preseden buruk bagi negara-negara Eropa lainnya. Ketahanan regional menjadi sesuatu yang lebih berharga untuk dijaga karena AS hanya bergerak pada kalkulasi kepentingan nasionalnya saja.

Intensi AS untuk mencaplok Greenland dapat menjadi momentum bagi Eropa untuk menguatkan soliditas internalnya, termasuk potensi untuk merangkul Rusia sebagai strategi perimbangan kekuatan dalam membendung AS.

Pengorbanan Eropa

Jika negara-negara Eropa cukup jeli dalam membaca formulasi kebijakan luar negeri AS dalam beberapa dekade terakhir, aliansi Eropa dengan AS adalah pola kerja sama yang lebih banyak membawa mudarat ketimbang maslahat.

Dukungan Eropa terhadap kampanye Global War on Terrorism (GWOT) selama dua dekade terhitung sejak 2001 telah membuat Eropa terseret menjadi sansak serangan kaum teroris dan memicu gejolak instabilitas politik dan keamanan di negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman.

Demikian pula rivalitas yang dibangun oleh AS terhadap Tiongkok di kawasan Pasifik telah membuat Eropa mau tidak mau kembali terseret dalam kotak aliansi militer yang fragmentatif, konfliktual, dan corong proksi AS.

Dalam kasus perang Rusia dan Ukraina, Eropa sejatinya menuai blessing in disguise karena putusnya rantai pasok energi dari Rusia suka tidak suka mendorong negara-negara Eropa untuk mengakselerasi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) sebagai solusi jangka panjang.

Namun demikian, semua pengorbanan Eropa tidak dibayar tunai oleh AS. Serangan AS terhadap Venezuela dan penetrasi kepentingan terhadap Iran merupakan cermin bahwa AS bergerak dalam pendekatan kepentingan yang bersifat konvensional: penguasaaan sumber-sumber energi fosil dalam mendukung industrialisasi domestik.

Keluarnya AS dari berbagai organisasi dan rezim internasional, termasuk UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menjadi penegas konklusi tersebut.

Strategi rasional

Bersandar kepada PBB selaku lembaga supranasional penjaga perdamaian dunia tentu bukan pilihan yang rasional bagi Eropa.