Henry Indraguna  

• Pengacara 
• Politisi Golkar  
• Akademisi 
• Pengusaha  

Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-undangan di Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia 

Profil Singkat: 

Nama lengkap: Prof. Dr. Dr. K.P.A. Henry Indraguna, S.H., M.H., C.R.A., C.M.L.C. 

Tanggal lahir: 29 Agustus 1973, di Bandung

Latar belakang: Tumbuh di Wonogiri, Jawa Tengah 

Karier hukum: Pendiri Henry Indraguna & Partner (HIP) Law Firm, menangani ratusan perkara dengan tingkat keberhasilan tinggi 

Karier politik: Pernah maju sebagai caleg dari Partai Perindo (2019), kemudian bergabung dengan Partai Golkar dan aktif sebagai staf ahli 

Pendidikan: Lulusan Universitas Maranatha (S1), UNLA Bandung (S2), dan meraih gelar doktor dari UNS Solo serta UNBOR Jakarta 

Polemik terkait pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sejatinya perlu ditempatkan secara jernih dalam kerangka hukum tata negara, bukan sekadar dibaca melalui kacamata opini politik. 

Secara konstitusional, normatif, dan yuridis, pengangkatan tersebut sah, legal dan memiliki landasan yang kuat. 

Dasar Konstitusional Kewenangan DPR Bersifat Atribut, Pasal 24C ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan: Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung. 

Rumusan ini bersifat limitatif sekaligus atribusional, artinya DPR bukan sekadar peserta, tetapi pemegang kewenangan konstitusional langsung untuk mengajukan calon Hakim MK. 

Tidak ada satu kata pun, dalam UUD 1945 yang membatasi asal-usul personal calon Hakim MK dari DPR, sepanjang berasal dari mekanisme internal DPR yang sah. 

Artinya, selama DPR menjalankan kewenangannya sesuai UUD dan UU MK, maka keabsahan pengangkatan Hakim MK tidak dapat dipersoalkan secara hukum. 

Kewenangan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. 

Pasal 15 UU MK menetapkan syarat Hakim MK, antara lain WNI, Sarjana hukum, Usia minimal 47 tahun, Pengalaman di bidang hukum minimal 15 tahun, Berintegritas, berkepribadian negarawan, dan menguasai konstitusi. 

UU MK sama sekali tidak melarang pimpinan atau anggota DPR untuk dicalonkan menjadi Hakim MK. Yang dilarang adalah rangkap jabatan setelah diangkat, bukan status sebelum pencalonan. 

Selama calon mengundurkan diri dari jabatan politik dan kepartaian sebelum pelantikan, maka tidak terdapat pelanggaran hukum apa pun. 

Kritik yang menyatakan bahwa mantan pimpinan DPR akan mengganggu independensi MK keliru secara konseptual. Independensi hakim bukan diukur dari masa lalu, melainkan dari status jabatan saat menjabat, sumpah jabatan, dan larangan rangkap jabatan. 

Selama Adies Kadir mengundurkan diri dari DPR dan partai politik, tunduk pada kode etik hakim MK, serta menjalankan fungsi yudisial secara mandiri, maka independensinya dilindungi oleh hukum, bukan oleh prasangka. 

Sebagai hakim MK penjaga keseimbangan konstitusi (guardian of the constitution),
yang menilai hukum dalam konteks politik hukum nasional. Dalam perspektif ini, pengalaman Adies Kadir sebagai legislator memperkaya, bukan mencederai, fungsi MK. 

Pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi: SAH secara konstitusi, LEGAL secara undang-undang, DIPERKUAT oleh yurisprudensi MK, TIDAK bertentangan dengan prinsip independensi peradilan, sepanjang tidak ada rangkap jabatan.