Pertama, sisi idealistis.

Indonesia berupaya masuk ke jantung forum-forum global yang membicarakan perdamaian dunia.

Dengan berada di dalam struktur, Indonesia tidak hanya bersuara dari luar, tetapi ikut membentuk narasi, agenda, dan tekanan moral terhadap konflik global—termasuk Palestina.

Ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945:“...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Kedua, sisi pragmatis.

Dunia internasional hari ini digerakkan oleh kepentingan. Keanggotaan dalam Board of Peace juga membuka akses diplomatik, meningkatkan bargaining position, serta memperluas pengaruh Indonesia di tengah persaingan global AS–China, konflik Ukraina–Rusia, dan instabilitas Timur Tengah.

Pragmatisme ini tidak salah—selama tidak mengorbankan prinsip. Palestina: Ujian Konsistensi Moral Indonesia

Pertanyaan paling tajam adalah apakah keanggotaan Indonesia di Board of Peace akan berdampak nyata bagi Palestina?

Jika hanya berhenti pada pernyataan normatif, maka ia tidak lebih dari diplomasi kosmetik.

Namun jika Indonesia mampu:
● mendorong gencatan senjata permanen,
● menekan pengakuan negara Palestina secara lebih luas,
● memperjuangkan penghentian genosida dan blokade Gaza,
● serta menggalang kekuatan Global South secara konsisten, maka langkah ini layak disebut sebagai politik bebas aktif versi abad ke-21.

Indonesia tidak boleh terjebak pada netralitas semu.

Dalam konflik antara penjajah dan yang dijajah, netralitas justru menjadi keberpihakan pada penindasan.

Peran Masyarakat Sipil dan Organisasi Sosial

Sebagai Ketua Umum DNIKS, saya menegaskan bahwa perjuangan Palestina tidak hanya berada di tangan negara.

Organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan, tokoh agama, dan rakyat
Indonesia harus terus:

● mengawal kebijakan luar negeri,
● memastikan diplomasi negara sejalan dengan nurani publik,
● dan menguatkan bantuan kemanusiaan berbasis solidaritas global.