Masalah utama hari ini bukan hanya soal program pemerintah, melainkan arah kebijakan yang perlu ditata ulang secara terbuka. Pemerintah perlu berani mengevaluasi janji politiknya dan menyesuaikannya dengan kondisi sosial yang nyata, bukan memaksakan agenda yang kehilangan relevansi di lapangan.

Pendekatan Open Government yang dikembangkan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sejak 2016 menekankan bahwa kebijakan publik harus dibangun di atas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi.

Kebijakan tidak boleh digerakkan oleh kepentingan politik jangka pendek, tetapi oleh kebutuhan riil masyarakat. Kritik kepada pemerintah dari masyarakat tidak perlu dibalas dengan stempel kelompok yang kritis itu didukung oleh asing.  

Tanpa keterbukaan, negara berisiko terus mengulang dua kegagalan besar: korupsi di level elite dan tragedi kemanusiaan di tingkat rakyat kecil. Pejabat yang tertangkap korupsi dan kematian anak dari keluarga miskin adalah peringatan keras tentang lemahnya orientasi pelayanan publik.

Kita semua mendukung pemerintah yang mampu melihat skala prioritas dan tidak menjadikan politik 2029 sebagai kompas utama. Menata ulang arah kebijakan bukan tanda kelemahan, melainkan syarat agar korupsi dan penderitaan rakyat tidak terus berulang.