Tentu saja sumber daya yang menggabungkan antara nasab (kearifan), punya rekam jejak sebagai aktifis NU dan punya kapasitas (profesionalisme) lebih diutamakan mengisi struktural NU, karena bagaimanapun kultur NU dan pesantren punya kemiripan pola dan sistem kerjanya.

Kualifikasi Berbasis Kapasitas

NU memiliki kader sarjana, akademisi, dan profesional (misalnya di ISNU) yang luar biasa namun sering kurang dilibatkan dalam struktural strategis. Karena itu, Muktamar ke depan harus menjadi ajang konsolidasi gagasan, bukan pemecah belah. 

Pasca-Muktamar, timses harus melebur kembali, dan pengurus yang terpilih wajib merangkul pihak-pihak yang kompeten, meskipun berbeda kubu. Tajdid tata kelola organisasi adalah usaha untuk mengembalikan NU pada fungsinya yang hakiki: berkhidmat kepada umat.

Selama jam'iyyah tetap berpijak pada ilmu, adab, dan keikhlasan khidmah, serta berani menata diri secara jujur, NU akan tetap menjadi rumah besar umat.

Modernisasi administrasi, profesionalisme, dan penguatan ranting bukan semata-mata soal teknis, melainkan wujud tanggung jawab menjaga warisan ulama (warasatul anbiya) agar tetap relevan, responsif, dan bermartabat dalam menjawab tantangan zaman. Siapapun nahkoda PBNU tajdid tata kelola adalah program prioritas. Wallahu'alam bishawab.