Oleh: Dwi Restra Widyaningtyas
Mahasiswa Prodi Magister Ilmu Komunikasi FISIP UMJ

POLRI kembali menjadi sorotan publik melalui kasus yang melibatkan mantan Kapolres Bima. 

Dalam sejumlah pemberitaan, oknum tersebut terbukti melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkotika, pengedaran, hingga penyimpangan seksual. 

Kasus ini menimbulkan krisis komunikasi yang serius bagi institusi Kepolisian, khususnya dalam upaya mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Fenomena ini kemudian menjadi fokus instansi Kepolisian terkhususnya Divisi Humas Polri dalam mengembalikan citra dan memperbaiki krisis komunikasi yang terjadi. 

Oleh karena itu melalui beberapa kebijakan, langkah, serta strategi komunikasi maka Kepolisian berhasil menyelesaikan krisis komunikasi yang terjadi dan menghasilkan sebuah solusi.

Adapun solusi yang menjadi kunci kemudian tidak terlepas dari strategi komunikasi dalam penanganan krisis yang dilakukan oleh Polri.

Baca juga: Beda Nasib Dengan Istri Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra, Istri AKP Malaungi Bebas Narkoba

Beberapa langkah retorika komunikasi yang dilakukan Polri kemudian memiliki kesesuaian dengan bagaimana Sellnow, Seeger, dan Sheppard (2023) dalam teori mereka yakni Revisiting The Discourse of Renewal Theory. 

Adapun kesesuaian yakni terletak pada bagaimana Polri melihat empat elemen penting dalam teori tersebut antara lain pembelajaran dari kegagalan, etika komunikasi, perspektif versus retrospektif dan efektivitas retorika.

Pilar pertama yang memiliki kesesuaian antara strategi komunikasi Polri dengan teori terletak pada pembelajaran dari kegagalan. 

Maksud pembelajaran dari kegagalan adalah bagaimana Polri mampu melihat kekurangan dalam sistem tatanan. 

Bukan hanya itu, melalui identifikasi kekurangan yang dimiliki, Polri juga mampu melakukan proses evaluasi pengakuan terhadap publik serta upaya dalam penerapan resolusi yang efektif. 

Adapun upaya pengakuan terhadap publik tertuang dalam press release yang diedarkan oleh Polri terhadap kasus dimaksud yang mana buka hanya bertujuan untuk pemaparan fakta oknum anggota Polri yang merusak citra instansi, tetapi juga untuk upaya solutif dalam penanganan dan pencegahan terjadinya kasus yang sama. 

Melalui proses pertama ini terlihat jelas bahwa Polri memahami pentingnya fondasi dalam komunikasi.

Memahami fondasi komunikasi juga harus memiliki keterkaitan dengan pilar selanjutnya yakni etika komunikasi. 

Dalam menangani kasus yang dialami oleh oknum anggota Polri (Eks Kapolres Bima), Polri nampaknya menggunakan etika komunikasi sesuai prosedur dan tatanan semestinya. 

Hal ini terlihat dari beberapa pola komunikasi publik yang diedarkan seperti press release, press confrence, dan beberapa pola komunikasi lainnya yang bertujuan bukan hanya untuk klarifikasi tetapi sebuah perpanjangan pesan dalam mengupayakan solusi konkrit. 

Melalui etika komunikasi yang terstruktur, terukur dan profesional, maka hal tersebut mampu memberikan angin segar dalam upaya pengembalian kepercayaan dan citra Polri.

Pemahaman mengenai etika komunikasi kemudian tidak terlepas dari pilar keempat yang mana memiliki keterkaitan antara visi prospektif dan visi retrospektif.

Visi prospektif dan retrospektif memiliki peranan penting. 

Adapun peranan ini merujuk pada upaya pemisahan antara Polri sebagai instansi yang besar dengan oknum yang mampu mengganggu dan merusak citra. 

Proses ini dikatakan sebagai upaya reparasi citra yang mana tentu dilakukan oleh Polri melalui beberapa tahap seperti pemberhentian tidak dengan hormat oknum (Eks Kapolres Bima) sehingga menjauhkan keterlibatan kepentingan pribadi yang menyimpang dengan citra Polri itu sendiri. 

Di sisi lain poin ini juga mentitikberatkan pada bagaimana instansi mampu membangun sebuah struktur dan strategi baru guna sebagai proses reparasi citra. 

Pada kasus ini Polri memberlakukan beberapa kebijakan yang mana berkaitan dengan kasus krisis komunikasi seperti pelaksanaan tes urine pada seluruh anggota Polri. 

Terlihat jelas bahwa strategi yang diangkat merupakan sebuah upaya dari retrospektif dalam membangun visi citra yang lebih baik di mata publik.

Visi citra yang baik di mata publik kemudian berkaitan dengan pilar terakhir yakni efektivitas retorika. 

Menjadi jawaban dari semua pilar, efektifitas retorika memiliki keterkaitan erat dengan bagaimana instansi Polri memahami secara mendalam strategi komunikasi, pola komunikasi hingga solusi komunikasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap citra Polri. 

Melihat retorika komunikasi yang telah dijalankan dari awal oleh instansi Polri terkait kasus yang dilakukan oleh Eks Kapolres Bima maka dapat dikatakan bahwa instansi ini memiliki wawasan yang mumpuni terhadap identifikasi teori-teori Revisiting The Discourse of Renewal Theory. 

Perlu digarisbawahi bahwa dalam mempertahankan Renewal Theory yang baik perlu adanya konsistensi terhadap retorika. 

Keberlangsungan retorika yang baik oleh instansi Polri secara perlahan mampu mengembalikan kepercayaan dan citra instansi itu sendiri. 

Secara menyeluruh dapat dikatakan bahwa dalam proses penanganan kasus penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan seksual oleh Eks Kapolres Bima, Polri mampu menjalankan empat pilar teori pembaharuan secara baik dan terstruktur. 

Adapun upaya ini disebabkan oleh pemahaman Polri yang mendalam mengenai pentingnya empat pilar ini dimana dapat memberikan dampak yang signifikan dan terukur pada beberapa unsur seperti pembaharuan citra sebagai sebuah tahapan proses dan mampu dijadikan sebagai solusi pada arah tujuan di masa yang akan datang terkhusus mengenai pengembangan kepercayaan publik, citra Polri dan pengembangan komunikasi instansi baik internal maupun eksternal secara berkelanjutan.