Namun, ada pula contoh optimistis dari Jepang era Tokugawa dan Islandia modern yang berhasil membalik keadaan dengan memperketat regulasi hutan dan merancang sistem kepemilikan lahan yang mendorong kelestarian.

Keberhasilan mereka berkat keberanian politik untuk membatasi eksploitasi, investasi jangka panjang dalam pemantauan lingkungan, serta desain insentif yang membuat pelaku ekonomi lebih untung menjaga sumber daya daripada merusaknya.

Prinsip-prinsip ini sangat relevan untuk Indonesia, yang kini mengandalkan hilirisasi nikel dan komoditas lain sebagai mesin pertumbuhan. Tanpa kontrol ketat, hilirisasi justru berisiko menggandakan kerusakan, seperti yang diperingatkan WALHI Sulteng terkait penurunan kualitas kesehatan dan ekosistem laut di kawasan industri nikel.

Berkah SDA Jangan Jadi Kutukan

Pelajaran penting adalah bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak SDA yang digali dalam waktu dekat, melainkan oleh seberapa bijak negara merancang institusi, regulasi, dan mekanisme pembagian manfaatnya.

Reformasi tata kelola harus mencakup transparansi izin, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, penguatan hak masyarakat adat, dan skema pembagian hasil yang adil.

Selain itu, Indonesia perlu mencontoh Norwegia dengan memperkuat dana abadi atau instrumen serupa agar rente SDA diinvestasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan transisi energi, bukan habis untuk konsumsi jangka pendek.

Dalam konteks kepemimpinan, Jared Diamond dalam Upheavel (2019) menekankan pentingnya 12 faktor kunci untuk menavigasi krisis nasional, termasuk pengakuan masalah secara jujur, evaluasi diri yang mendalam, belajar dari negara lain, serta kemampuan membangun konsensus nasional.

Kepemimpinan Indonesia saat ini menunjukkan langkah positif melalui kebijakan Danantara dan penyimpanan devisa SDA, yang mengonsolidasikan aset negara untuk investasi jangka panjang dan menertibkan ilegalitas. Tantangan terbesar adalah memanfaatkan bonus demografi 270 juta penduduk, dengan sekitar 68-70 persen berusia produktif hingga 2035, sebagai kekuatan transformasi nasional.

Buku Paradoks Indonesia karya Prabowo Subianto (2022) secara mendalam mengupas kontradiksi struktural bangsa: negara yang kaya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), namun mayoritas rakyatnya masih hidup dalam kemiskinan.

Secara tak kasat mata, nampaknya, buku ini menjadi blueprint kebijakan pemerintah dalam mengatasi kontradiksi antara kekayaan SDA dan kemiskinan rakyat. Buku ini mengkritik dominasi oligarki yang menguasai sebagian besar kekayaan dan menyajikan strategi konkret untuk menghentikan kebocoran kekayaan, merebut ekonomi dari kelompok super kaya, serta membangun kesadaran nasional melawan elite global (h. 5).

Kebijakan seperti revisi PP Devisa Hasil Ekspor SDA, pengelolaan aset Danantara, dan penertiban aktivitas ilegal langsung mewujudkan visi tersebut.

Belajar dari negara-negara dengan keterbatasan SDA yang berhasil makmur juga penting. Uni Emirat Arab, Singapura, Israel, dan Korea Selatan berhasil mencapai kemakmuran tinggi dengan kepemimpinan yang berpihak pada kepentingan rakyat, investasi pada sumber daya manusia, regulasi transparan, dan inovasi teknologi.

Transformasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak bergantung pada kekayaan SDA semata, tetapi pada visi kepemimpinan dan kebijakan yang tepat.

Indonesia, dengan kekayaan SDA yang melimpah, sangat membutuhkan kepemimpinan dan elit politik yang berani melakukan reformasi berani dan berpihak pada rakyat.

Dengan demikian, bonus demografi dapat menjadi kekuatan superpower yang membawa negara ini ke era masyarakat berbasis pengetahuan dan kemakmuran berkelanjutan, bukan sekadar korban dari kutukan sumber daya.

Kartasura, 26 Februari 2026