Opsi untuk mengganti protein hewani dengan protein nabati seperti tempe atau tahu mungkin menyelamatkan anggaran, tetapi akan mengkhianati misi utama program untuk menurunkan angka stunting dan meningkatkan gizi anak. 

Opsi lain adalah mengurangi jumlah penerima manfaat dari target 80 juta orang menjadi hanya kelompok termiskin, namun langkah ini secara politis akan dianggap sebagai kegagalan dalam merealisasikan janji universalitas program ambisius itu.

Krisis ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional tidak bisa dibangun hanya di atas piring makan, jika fondasi energinya masih rapuh dan sangat bergantung pada stabilitas satu selat sempit di belahan dunia lain.

Beban fiskal yang membengkak akibat bunga utang, di mana rasio pembayaran utang terhadap pendapatan negara (DSR) diperkirakan mencapai 46-47 persen pada 2026, adalah alarm keras yang berbahaya dan tidak boleh diabaikan. 

Indonesia saat ini sedang berada dalam posisi terjepit, mempertahankan MBG dengan risiko kehancuran kredibilitas fiskal, atau melakukan pemangkasan besar-besaran yang dapat memicu ketidakpuasan sosial.

Dalam perspektif ekonomi publik, pemerintah harus berani melakukan rekalibrasi. Model implementasi MBG yang bersifat sentralistik dan sangat bergantung pada pasokan bahan baku industri harus segera diubah menjadi model berbasis potensi pangan lokal yang lebih tahan terhadap guncangan rantai pasok global. 

Desentralisasi pengadaan bahan gizi kepada petani dan peternak lokal di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bukan lagi sekadar opsi, tapi kebutuhan darurat untuk memotong rantai logistik yang kini sedang terbakar. Hanya dengan cara ini, efek pengganda (multiplier effect) program MBG terhadap ekonomi daerah dapat benar-benar terasa, sekaligus melindungi program ini dari volatilitas harga energi global.

Pendek kata, Krisis Hormuz 2026 adalah ujian integritas bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen bukan sekadar soal kepatuhan hukum, tapi soal menjaga marwah bangsa di mata dunia dan para investor.

Kebijakan superpenting lainnya saat ini adalah penyelamatan daya beli masyarakat kelas bawah tanpa harus mengorbankan disiplin anggaran yang telah dibangun secara susah payah.

Jika pemerintah gagal menyeimbangkan antara piring makan rakyat dan kesehatan kas negara, maka Indonesia tidak hanya akan menghadapi krisis gizi, tetapi juga krisis finansial yang akan jauh lebih destruktif. 

Masa depan Indonesia Emas tidak akan tercapai jika generasi yang diberi makan gratis justru harus mewarisi negara yang bangkrut secara fiskal dan terjebak dalam lubang utang yang tak berujung. Realitas geopolitik telah memberikan pelajaran pahit bahwa kedaulatan pangan tidak akan pernah berdiri tegak tanpa kedaulatan energi dan disiplin fiskal yang mumpuni. 

IKN, alutsista, dan MBG kini harus duduk bersama dalam meja perundingan fiskal, untuk menentukan mana yang harus tetap melaju dan mana yang harus mengalah demi keselamatan ekonomi nasional dan demi mayoritas rakyat secara keseluruhan. 

Ikhlas mengakui keterbatasan jauh lebih terhormat ketimbang memaksakan kehendak yang berakhir pada keruntuhan sistemik.