Dalam sistem ini, pemerintahan kolonial Prancis mengendalikan hampir seluruh aspek pemerintahan, termasuk ekonomi, militer, dan administrasi, sementara penguasa lokal hanya memiliki peran simbolis.

Kebijakan kolonial Prancis membawa berbagai perubahan di Tunisia, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan, namun sebagian besar keuntungan ekonomi dinikmati oleh pemukim Eropa.

Banyak tanah pertanian subur dikuasai oleh pemukim Prancis, sementara rakyat Tunisia mengalami kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap kekuasaan politik.

Munculnya gerakan nasionalisme

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan kolonial mendorong munculnya gerakan nasionalisme di Tunisia pada awal abad ke-20. Kaum intelektual, pelajar, dan tokoh masyarakat mulai menyuarakan tuntutan reformasi politik serta hak-hak yang lebih besar bagi rakyat Tunisia.

Salah satu tokoh penting dalam perjuangan ini adalah Habib Bourguiba, seorang pemimpin nasionalis yang berpengaruh. Ia dikenal cerdas, berpendidikan, dan memiliki kemampuan diplomasi yang kuat. Pada tahun 1934, Bourguiba bersama aktivis nasionalis mendirikan partai politik Neo Destour.

Partai ini menjadi kekuatan utama dalam memimpin perjuangan kemerdekaan, mendorong kesadaran nasional, dan mengorganisasi berbagai aksi politik untuk menentang kekuasaan kolonial Prancis.

Perjuangan melawan kolonialisme

Perjuangan kemerdekaan Tunisia tidak selalu berjalan damai. Pemerintah kolonial Prancis sering menanggapi gerakan nasionalis dengan penangkapan, pengasingan, dan pembatasan kebebasan politik.

Habib Bourguiba beberapa kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Prancis karena aktivitas politiknya.

Namun tekanan tersebut tidak menghentikan semangat perjuangan rakyat Tunisia. Demonstrasi, kampanye politik, serta gerakan diplomasi terus dilakukan oleh para pemimpin nasionalis. Dukungan dari masyarakat internasional juga mulai meningkat, terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II, banyak negara di Asia dan Afrika menuntut kemerdekaan dari kekuatan kolonial Eropa. Gelombang dekolonisasi ini memberikan dorongan moral dan politik bagi gerakan nasionalis di Tunisia.

Pada awal 1950-an, konflik antara gerakan nasionalis Tunisia dan pemerintah kolonial Prancis semakin meningkat. Tekanan dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun komunitas internasional, akhirnya memaksa Prancis membuka negosiasi mengenai masa depan Tunisia.

Kemerdekaan Tunisia

melalui proses negosiasi yang panjang, Prancis akhirnya setuju memberikan kemerdekaan kepada Tunisia. Pada 20 Maret 1956, Tunisia secara resmi memperoleh kemerdekaan dari Prancis. Peristiwa ini kemudian diperingati setiap tahun sebagai Tunisian Independence atau Hari Kemerdekaan Tunisia. Bagi rakyat Tunisia, tanggal ini melambangkan keberhasilan perjuangan panjang dalam meraih kebebasan dan kedaulatan nasional.