PROFIL PENULIS

Dr. Eko Wahyuanto

Pengamat Kebijakan Publik

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto tentang eksistensi "Deep State" atau Negara Dalam Negara, sebuah tesis menarik dan perlu dikaji. Bagaimana sebuah elemen resisten dalam tubuh birokrasi. Sinyalemen ini mengkonfirmasi adanya resisten dalam tubuh birokrasi bekerja secara kolektif demi kepentingan kelompok mereka sendiri. 

Sebuah alarm keras bagi kedaulatan negara, kebijakan publik seharusnya berorientasi untuk kesejahteraan umum, dibajak oleh kejahatan sistemik.

Kejadian nyata dialami Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, yang secara terbuka mengeluhkan dirinya sedang “dikerjain” para Direktur Jenderalnya sendiri. Pernyataan Hanggodo tersebut bukanlah upaya mencari kambing hitam atas lambatnya realisasi kebijakan. Tetapi sebuah pengakuan jujur adanya gangguan dari dalam tubuh birokrasi, refleksi praktik “negara dalam negara”.

Mereka kelompok pemilik mandat negara merasa memiliki otoritas melebihi pemerintahnya sendiri. Bekerja melalui konspirasi gelap di ruang birokrasi, melalui sabotase administratif dengan pola mematikan bagi efektivitas pemerintahan. Dalam konteks global, sabotase semacam ini sering disebut sebagai "Bureaucratic Insurgency", di mana para birokrat karier menggunakan keahlian teknis dan prosedural untuk menghalangi agenda politik pemimpin terpilih secara demokratis.

Sabotase Birokrasi 

​Jaringan Rahasia “Deep State”

​Saat kebijakan publik sudah diputuskan di level kabinet seringkali diganggu dengan berbagai argumentasi melalui peraturan turunan bertentangan. Program sudah ditetapkan, anggaran disetujui, dan arahan Presiden sudah sangat jelas. Tetap di tingkat teknis, muncul "tangan-tangan gaib" sengaja menciptakan gangguan melalui muatan peraturan menjerumuskan.

​Setiap ada upaya perbaikan rantai birokrasi atau program digitalisasi perizinan, selalu saja muncul resistensi berupa aturan turunan dibuat tumpang tindih. Tujuannya, menciptakan celah bagi permainan mereka. 

Beginilah upaya terstruktur mengamankan dominasi jejaring vendor lama dan oknum birokrat untuk melakukan “kongkalikong”, menyiasati peraturan. Mereka bertindak seolah-olah memiliki "hak veto" terselubung terhadap kebijakan menteri.

​Secara internasional, terminologi Deep State memiliki akar sejarah kuat dan bervariasi di tiap negara. Di Amerika Serikat, konsep ini merujuk pada komunitas intelijen dengan agenda permanen, melampaui masa jabatan presiden mana pun. 

Di Turki, fenomena ini dikenal sebagai "Derin Devlet", sebuah jaringan rahasia terdiri dari perwira militer dan elemen keamanan. Menganggap diri mereka sebagai "penjaga gerbang" status quo. Sementara itu, di Mesir, elemen ini muncul dalam bentuk kekuatan ekonomi militer. 

Mereka menguasai berbagai industri sipil, secara sistematis menghambat inovasi dan kompetisi pihak swasta demi menjaga pundi-pundi kelompok mereka.

​Di Inggris, ada tradisi birokrasi sangat kuat melalui sosok Permanent Under-Secretary. 

Meskipun mereka memiliki pengaruh luar biasa besar dan seringkali mampu mengarahkan menteri baru, mereka tetap beroperasi dalam koridor teknokrasi secara disiplin, beretika tinggi, dan setia pada supremasi parlemen. 

Perbandingan internasional ini menunjukkan bahwa sementara di negara maju Deep State seringkali berkaitan dengan ideologi atau stabilitas nasional jangka panjang, di negara berkembang cenderung bermutasi menjadi parasit ekonomi.

​Modus Operandi Predatoris

​Di Indonesia, fenomena ini tampak cair tetapi lebih ganas. Muncul sebagai aliansi antara oligarki ekonomi dan teknokratis birokrasi. Mereka membelenggu daulah kebijakan publik demi akumulasi keuntungan kelompok kecil. Mereka membangun sistem pengamanan kebijakan dari ancaman aktor-aktor pembaharu. Ada gerakan asimetri sengaja diciptakan aktor di dalam sistem. 

Oknum bekerja mendistorsi data agar kebijakan tetap memberikan "pintu belakang" (backdoor) bagi kepentingan kelompoknya, sehingga kementerian teknis merasakan hambatan tidak masuk akal dalam menjalankan visi presiden.