PROFIL PENULIS

Mudhofir Abdullah

Penulis adalah Guru Besar UIN Raden Mas Said Surakarta, Rektor IAIN/UIN Raden Mas Said Surakarta Periode 2015-2023, Maheswara Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2025-2029, Reviewer Lektor Kepala dan Guru Besar Kementerian Agama Republik Indonesia 2024 s.d. Sekarang, domisili di Jawa Tengah

DEMONSTRASI besar-besaran yang menyapu ratusan kota di Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 dan 2026 bukanlah hanya sebuah ledakan kemarahan spontan. 

Di balik slogan “No Kings!” yang berkumandang dari jalanan New York hingga Los Angeles, tersimpan sebuah pesan politik yang sangat jelas. 

Rakyat Amerika tidak setuju dengan arah kebijakan luar negeri pemerintahan Donald Trump, terutama keputusannya melancarkan serangan militer gabungan bersama Israel terhadap Iran dalam Operasi Epic Fury pada Februari 2026. 

Serangan yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, itu memantik perang kawasan berskala besar dan mengorbankan ribuan nyawa sipil tak berdosa.

Namun pertanyaan yang kian menggelisahkan para pengamat internasional bukanlah hanya soal “mengapa perang ini terjadi,” melainkan “untuk kepentingan siapa perang ini dilancarkan?” 

Bukti-bukti yang bermunculan mengarah pada satu kesimpulan mencengangkan, bahwa konflik berdarah ini lebih merupakan instrumen distraksi atau pengalihan isu politik bagi dua pemimpin Donald Trump dan Benjamin Netanyahu yang sama-sama terjerat masalah hukum dan tekanan domestik yang berat.

Dua Pemimpin Satu Motif, Menyelamatkan Diri Lewat Perang

Pada tahun 2026, sekitar tiga juta halaman dokumen terkait Jeffrey Epstein dirilis ke publik. 

Dokumen-dokumen itu memuat tidak kurang dari 38.000 referensi yang menyebut nama Trump, propertinya, dan informasi-informasi sensitif lainnya yang berpotensi merusak reputasinya secara permanen. 

Para analis politik mencatat bahwa Trump tampaknya meyakini bahwa menyerang Iran akan menjadi “distraksi yang disambut baik” dari badai skandal Epstein tersebut (Annele Sheline, 2026). 

Perang seolah menjadi tirai raksasa untuk menutupi berita-berita yang memalukan, sekaligus membangun citra “panglima perang” yang gagah di hadapan publik.

Di sisi lain Samudera Atlantik, Netanyahu menghadapi situasi yang tidak kalah kritis. 

Perdana Menteri Israel itu telah bertahun-tahun berjibaku melawan dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan di pengadilan (Khalil E. Jahshan dalam Arab Centee Washington, 2/3/2026). 

Selama 18 tahun karier politiknya, Netanyahu memang telah menjadikan “ancaman nuklir Iran” sebagai tema sentral kampanye untuk meraih dukungan publik. 

Kini, menjelang pemilihan legislatif Oktober 2026, di mana jajak pendapat menunjukkan koalisinya diprediksi hanya meraih 49–52 kursi dibandingkan 57–58 kursi milik oposisi, sebuah perang besar menjadi kartu truf yang menggiurkan untuk membalikkan nasib politiknya.

Yang semakin memperkuat kecurigaan ini adalah kenyataan bahwa administrasi Trump menawarkan setidaknya 10 justifikasi perang yang berbeda dan sering kali saling bertentangan satu sama lain.