PROFIL PENULIS

Prof. Ganjar Razuni

Wakil Ketua Balitbang DPP Partai Golkar & Guru Besar Ilmu Politik Universitas Nasional

Dalam diskursus kebijakan publik dan politik nasional kontemporer, sektor energi serta sumber daya mineral tidak lagi dipandang secara simplistis sebagai persoalan teknis ekstraksi komoditas semata.

Di bawah kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sektor strategis ini telah bertransformasi menjadi arena manifestasi ideologis guna memperkokoh kedaulatan nasional.

Kita melihat bahwa serangan terhadap Bahlil lebih banyak berada pada wilayah persepsi publik dibandingkan fakta objektif di lapangan. Untuk memahami arah kebijakan yang diambil, kita harus menggunakan perspektif geopolitik dan semangat “berdikari” yang diwariskan oleh Sukarno.

Dalam konteks ini, ukuran keberhasilan seorang menteri tidak ditentukan oleh survei persepsi, melainkan oleh tingkat kepercayaan presiden serta efektivitas kebijakan yang diimplementasikan.

Dalam pengamatan saya, Prabowo Subianto menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada Bahlil, terutama dalam berbagai negosiasi energi strategis dengan negara-negara besar.

Kepercayaan tersebut bukan tanpa alasan. Bahlil memiliki kemampuan eksekutorial yang cepat dan berorientasi pada pemecahan masalah di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Ia mampu menerjemahkan visi besar presiden menjadi langkah konkret, khususnya dalam menjaga stabilitas energi nasional. Dalam konteks ini, saya melihat adanya keselarasan atau chemistry yang kuat antara presiden dan menterinya—sebuah faktor penting dalam efektivitas pemerintahan.

Tiga Pilar Stabilitas Nasional

Dalam kerangka yang lebih luas, saya memandang bahwa stabilitas nasional Indonesia saat ini ditopang oleh tiga pilar utama: sektor keuangan, energi, dan pangan. Di sektor energi, peran Menteri ESDM menjadi sangat krusial karena energi adalah fondasi dari seluruh aktivitas ekonomi, termasuk industrialisasi dan hilirisasi.

Tanpa kedaulatan energi, agenda besar pembangunan nasional akan sulit berjalan. Di sinilah Bahlil berperan sebagai penjaga kepentingan nasional di tengah tekanan global.

Salah satu aspek yang menurut saya paling penting adalah keberanian untuk mendobrak struktur lama yang masih berwatak Nekolim.

Selama bertahun-tahun, Indonesia terjebak dalam pola ekonomi kolonial: mengekspor bahan mentah dan mengimpor produk jadi. Melalui kebijakan hilirisasi, Bahlil berupaya memutus rantai ketergantungan tersebut. Ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan manifestasi ideologi Pancasila, khususnya amanat Pasal 33 UUD 1945.

Saya menilai, langkah-langkah seperti penguatan produksi energi domestik, pengembangan biodiesel, serta penataan distribusi BBM merupakan bagian dari upaya membangun kemandirian nasional.

Kebijakan yang mewajibkan kepatuhan seluruh pelaku usaha—termasuk entitas asing—terhadap regulasi nasional juga mencerminkan afirmasi kedaulatan negara. Dalam perspektif ekonomi politik, ini adalah bentuk nyata dari semangat berdikari yang sejak lama digaungkan Bung Karno.

Dalam konteks global, Indonesia kini mulai mengambil posisi yang lebih strategis dalam rantai pasok energi dunia. Kita tidak lagi sekadar menjadi pengikut pasar, tetapi mulai menentukan arah.