Apa yang dilakukan saat ini dapat dibaca sebagai upaya membalikkan struktur ketergantungan yang selama ini mengakar dalam sistem ekonomi global.

Hilirisasi bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan "working ideology" dari Pancasila, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Tujuannya jelas: memastikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan memaksa perusahaan-perusahaan besar untuk membangun smelter dan melakukan pengolahan di dalam negeri, Bahlil sebenarnya sedang memutus rantai ketergantungan pada kekuatan asing sebuah manifestasi nyata dari Geopolitik Bung Karno di era modern.

Upaya mengurangi ketergantungan impor energi, meningkatkan produksi dalam negeri, serta memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi energi global juga adalah bentuk nyata perlawanan terhadap praktik neo kolonialisme modern. 

Langkah Bahlil yang mewajibkan SPBU asing untuk mengikuti aturan nasional, termasuk dalam hal distribusi dan impor bahan bakar minyak (BBM), juga merupakan bentuk afirmasi kedaulatan negara atas sektor energi.

Hal ini tercermin dari kebijakan pembatasan impor BBM serta dorongan agar seluruh SPBU- termasuk milik asing- menggunakan pasokan dalam negeri, khususnya dari Pertamina. 

Kapabilitas Energi dan Tantangan Masa Depan

Secara data, potensi energi Indonesia sangat masif. Produksi energi primer nasional pada tahun 2024 mencapai sekitar 25,6 juta terajoule, dengan kapasitas pembangkit listrik melampaui 100 gigawatt pada tahun 2025.

Namun, perlu mengingatkan bahwa kapasitas besar tidak berarti apa-apa tanpa kapabilitas negara untuk mengelolanya secara mandiri.

Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti produksi minyak domestik yang berada di kisaran 600 ribu barel per hari sementara konsumsi terus meningkat.

Ketergantungan pada impor minyak fosil adalah celah dalam kedaulatan kita. Oleh karena itu, langkah sang menteri dalam merancang transisi energi menuju energi terbarukan yang berkeadilan menjadi sangat vital.