Menata kekuatan politik NU di abad kedua berarti pertama-tama meluruskan hubungan NU dengan PKB. Relasi ini tidak boleh dibangun di atas fondasi subordinasi — di mana PKB menjadi corong PBNU — maupun penafian, di mana PBNU seolah tak mengenal anak kandungnya sendiri.

Yang tepat adalah hubungan genealogis-aspiratif: PKB sebagai entitas politik yang mandiri, tetapi senantiasa menghidupkan semangat dan agenda perjuangan NU di ruang legislatif. Ibarat anak yang telah dewasa dan merantau, ia membawa nama keluarga bukan sebagai beban, melainkan sebagai identitas dan tanggung jawab.

Rekam jejak PKB di parlemen memberi bukti bahwa sinergi ini bukan mimpi kosong. Perjuangan untuk mengesahkan Hari Santri Nasional pada 2019, lahirnya Undang-Undang Pesantren pada 2021, hingga pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama — semuanya adalah buah dari perjuangan legislatif yang berakar pada mandat kultural NU.

Ini sinergi yang bekerja secara diam-diam tetapi berdampak nyata bagi jutaan santri dan keluarga pesantren di seluruh Nusantara. Muktamar ke-35 seharusnya menjadi momentum untuk mempertegas posisi ini: PBNU bukan pengendali PKB, tetapi "induk" yang dihormati — yang kehadirannya memberi arah moral, bukan perintah struktural.

Muktamar sebagai Panggilan Sejarah

NU hari ini menghadapi tantangan yang tidak kalah kompleks dari generasi pendirinya. Polarisasi di kalangan nahdliyyin pasca-Pemilihan Presiden 2024 masih terasa dalam. Generasi muda — yang tumbuh di ekosistem digital dan memiliki literasi politik yang berbeda — belum sepenuhnya terjangkau oleh narasi NU yang konvensional. Birokrasi PBNU yang gemuk kerap lambat merespons perubahan.

Dan konflik elite yang berlarut-larut menguras energi yang seharusnya digunakan untuk khidmah nyata kepada umat. Muktamar ke-35, oleh sebab itu, bukan sekadar forum pemilihan ketua umum baru. Ia adalah panggilan sejarah untuk mendeklarasikan arah NU di abad keduanya.

Forum ini harus melahirkan konsensus elite lintas faksi, menghasilkan tafsir khittah yang lebih kontekstual dan afirmatif terhadap peran politik kebangsaan NU, serta meletakkan dasar konsolidasi yang melampaui kepentingan kelompok.

Seratus tahun NU bukan penutup sebuah bab. Ia adalah prolog bagi babak yang lebih besar — jika saja para pemimpinnya cukup berani untuk melihatnya sebagai demikian. Nahdlatul Ulama didirikan bukan untuk bertahan hidup. Ia didirikan untuk menjadi pilar. Dan pilar tidak berdiri tegak ketika pondasinya retak dari dalam.

Saatnya nahdliyyin bersatu: merawat khittah bukan sebagai tameng, melainkan sebagai kompas. Berkhidmah bukan kepada partai, bukan kepada elite, tetapi kepada rakyat —sebagaimana amanat satu abad yang telah diemban, dan satu abad berikutnya yang sedang menunggu.