Cerdas Cermat dan Erosi Zona Aman Intelektual Pendidikan Kita

Cerdas Cermat dan Erosi Zona Aman Intelektual Pendidikan Kita
 

PROFIL PENULIS

Jannus TH Siahaan

Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran. Pengamat sosial dan kebijakan publik. Pernah berprofesi sebagai Wartawan dan bekerja di industri pertambangan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tanggal 9 Mei 2026, di sebuah aula di Pontianak, seorang siswi SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan cerdas cermat dengan benar. Jawabannya soal pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan sudah sesuai isi konstitusi pada ajang yang dilombakan. Tapi alih-alih dapat nilai sepuluh, ia justru dapat minus lima dari dewan juri.

Lomba itu adalah Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat 2026. Tiga sekolah unggulan provinsi bertarung di babak final, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau. Lomba ini seharusnya merayakan pemahaman pelajar terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pertanyaannya soal lembaga apa yang harus dipertimbangkan DPR ketika memilih anggota BPK. Regu C dari SMAN 1 Pontianak menjawab terlebih dahulu setelah menekan bel. Mereka menyebut DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD lalu diresmikan Presiden.

Jawaban itu malah dianggap kurang tepat oleh dewan juri. Pertanyaan kemudian dilempar ke Regu B dari SMAN 1 Sambas. Anehnya, jawaban Regu B persis sama dengan jawaban Regu C, dan juri menyatakan benar dan diganjar nilai sepuluh penuh.

Regu C langsung protes di tempat dengan suara peserta yang masih ragu-ragu. Mereka merasa jawaban mereka identik dengan Regu B. Bahkan peserta meminta audiens jadi saksi bahwa tadi mereka memang sudah menyebut unsur pertimbangan DPD itu.

Juri bernama Indri Wahyuni kemudian melontarkan alasan yang membuat publik mengernyit. Ia menyebut artikulasi peserta kurang jelas sehingga juri berhak memberi nilai minus. Alasan ini langsung dipertanyakan banyak orang sebagai sebuah pembenaran yang dicari-cari.

Video kejadian itu viral di TikTok, Instagram, dan X dalam hitungan jam. Salah satu komentar yang banyak disorot datang dari musisi Fiersa Besari. Ia menulis singkat tapi menohok yaitu nyalahin artikulasi, itu cerdas cermat atau Indonesian Idol.

Tiga juri di lomba itu semuanya pejabat internal Sekretariat Jenderal MPR RI. Mereka adalah Dyastasita WB, Indri Wahyuni, dan Triyatni dari berbagai biro di Setjen MPR. Tidak ada juri independen dari luar lembaga yang seharusnya bisa menjaga objektivitas.

Setelah viral, MPR akhirnya buka suara melalui jalur resmi. Wakil Ketua MPR Abcandra Muhammad Akbar Supratman dengan menyampaikan permintaan maaf ke publik. Ia juga berjanji akan ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba di seluruh provinsi.

Tindakan lanjutan datang beberapa hari kemudian. MPR menonaktifkan juri dan MC yang terlibat dalam polemik tersebut. Sistem penilaian dan mekanisme keberatan peserta dijanjikan akan dievaluasi besar-besaran ke depan.

Tindakan ini patut diapresiasi sebagai sinyal bahwa tekanan publik masih punya kekuatan. 

Tapi perlu dilihat juga substansinya secara jujur. Para juri dan MC bukan pegawai kontrak khusus, melainkan pejabat internal yang ditugaskan sementara untuk acara lomba.

Artinya, dinonaktifkan tidak berarti mereka kehilangan jabatan utama, gaji, atau status struktural. Mereka tetap pejabat di lingkungan Setjen MPR seperti sebelumnya. Hukumannya lebih bersifat simbolik ketimbang substansial bagi karier mereka.