Tetapi di saat yang sama, Nusantara tetap diposisikan sebagai tanah penghasil bahan mentah.

Sejarah itulah yang membuat saya memandang pidato Presiden kali ini bukan sekadar pembahasan APBN tahunan.

Saya melihatnya sebagai upaya membaca ulang perjalanan ekonomi bangsa ini: bagaimana sebuah negeri yang begitu kaya terlalu lama gagal mengubah kekayaannya menjadi kekuatan nasional yang utuh.

Karena sesungguhnya paradoks itu masih terasa hingga hari ini.

Selama lebih dari tiga puluh tahun terakhir, Indonesia tumbuh sebagai negara dengan sumber daya besar.

Batu bara, sawit, nikel, gas, tembaga, hasil laut, dan berbagai komoditas strategis menopang ekonomi nasional. Indonesia bahkan menikmati surplus perdagangan besar dalam waktu panjang.

Tetapi di balik angka-angka pertumbuhan itu, terdapat kegelisahan struktural yang mulai terlihat semakin jelas.

Dalam paparan Presiden Prabowo diperlihatkan bahwa penerimaan negara Indonesia terhadap PDB masih berada di kisaran 11 persen—lebih rendah dibanding sejumlah negara berkembang lain.

Pada saat yang sama, kelas menengah Indonesia justru mengalami penurunan. Penduduk miskin dan rawan miskin meningkat.

Dalam 22 tahun terakhir Indonesia mencatat surplus perdagangan kumulatif sekitar USD 436 miliar, tetapi mengalami net outflow devisa sekitar USD 343 miliar.

Bahkan dugaan praktik under invoicing ekspor selama puluhan tahun disebut mencapai sekitar USD 908 miliar.

Angka-angka itu sesungguhnya bukan sekadar statistik ekonomi.

Ia adalah cermin bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan lama dalam wajah baru:
kekayaan nasional yang belum sepenuhnya tinggal, berputar, dan memperkuat struktur ekonomi dalam negeri.

Dan di sinilah dunia hari ini menjadi jauh lebih rumit dibanding masa kolonial klasik.

Penjajahan modern tidak selalu hadir melalui kapal perang dan pendudukan wilayah.