Ujian Tata Kelola Energi atas Ancaman Hormuz bagi Kelas Menengah 

PROFIL PENULIS

Indrayanti Amalia Rana

Mahasiswa Administrasi Negara Universitas Indonesia

LAGI-lagi, kelas menengah berada di posisi yang paling mudah terhimpit ketika krisis datang.

Di balik eskalasi konflik geopolitik yang memanas di Selat Hormuz, kelompok penopang ekonomi ini kembali dihadapkan pada ancaman nyata yang berpotensi mengganggu stabilitas energi hingga kondisi meja makan rumah tangga kelas menengah di Indonesia.

Keresahan ini bukan tanpa alasan. Laporan Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025 mengonfirmasi tingginya kerentanan sektor energi nasional.

Ketika volume konsumsi nasional melampaui 9,2 juta ton dengan tingkat penyerapan LPG 3 kg bersubsidi yang mencapai 99 persen, produksi domestik justru tercatat belum mampu menyentuh angka 2 juta ton. 

Akibatnya, negara terpaksa mengimpor 6,3 hingga 7,5 juta ton LPG per tahun hanya untuk menambal defisit pasokan tersebut. Tingginya angka penyerapan tersebut menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi.

Di sisi lain, kondisi ini turut memperluas paparan risiko fiskal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat meningkatnya kebutuhan impor energi. 

Ketergantungan impor sebesar itu membuat Indonesia amat sensitif terhadap gangguan rantai pasok global.

Ketika jalur distribusi dunia tersendat, pasokan energi dalam negeri pun ikut tertekan. Kenaikan harga energi kemudian bergerak menjalar ke biaya logistik, ongkos produksi, hingga harga bahan pokok.

Pada akhirnya, kelas menengah kembali menjadi kelompok yang paling cepat merasakan imbasnya dalam pengeluaran sehari-hari. 

Dalam pusaran krisis semacam ini, rumah tangga kelas menengah dipaksa menanggung beban penyesuaian pasar tanpa perlindungan yang sepadan. Mereka tidak masuk dalam prioritas bantuan sosial, namun juga tidak cukup kuat untuk menyerap kenaikan harga yang signifikan.

Baca juga: Putin dan Xi Jinping Sepakati Power of Siberia 2, Peta Energi Dunia Terancam Berubah

Di titik inilah guncangan energi menjadi ujian bagi kapasitas tata kelola energi nasional dalam melindungi kelompok yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi nasional. 

Untuk memutus rantai kerentanan ini, fokus kebijakan pemerintah sudah seharusnya bergeser dari ketergantungan impor menuju optimalisasi sumber daya domestik.

Dalam hal ini, Indonesia memiliki potensi gas bumi melimpah mencapai 1.100 MBOEPD.

Analis energi internasional, Gaurav Sharma, menilai bahwa transisi energi merupakan proses panjang yang harus berjalan secara bertahap, dengan gas alam memegang peran krusial sebagai jembatan realistis hingga dua dekade mendatang.

Agar tidak berhenti pada tahap perencanaan saja, gas tersebut perlu segera didistribusikan ke rumah tangga melalui ekspansi jaringan gas (jargas) dan disokong oleh Gas Alam Terkompresi (CNG) sebagai solusi cepat non-pipa.