PROFIL PENULIS

Wayan Ardi Adnyana

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI)

HARGA bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax dan Pertamax Green naik mulai Rabu (10/06).

Harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. 

Pertamina Patra Niaga mengumumkan pada Selasa (09/06) malam, harga Pertamax (RON 92) menjadi Rp 16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter. 

Adapun Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Dua jenis BBM ini masuk kategori nonsubsidi, alias pemerintah tidak memberi bantuan dana dari APBN guna memotong harga jual produk ini.

BBM non subsidi adalah bahan bakar minyak yang dijual tanpa bantuan dana dari pemerintah (APBN), sehingga harganya mengikuti mekanisme pasar dan biasanya lebih mahal dibanding BBM subsidi.

Contohnya Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax Green, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Sedangkan, BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang harganya mendapat bantuan dana dari pemerintah melalui APBN, sehingga dijual lebih murah dan hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu sesuai aturan.

Jenis BBM subsidi di Indonesia saat ini adalah Pertalite (RON 90) dan Biosolar.

Penyesuaian harga BBM non subsidi merupakan dampak yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik global yang tengah berlangsung.

Ketegangan di kawasan Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi energi dunia telah memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah internasional yang kemudian berpengaruh pada berbagai negara, termasuk Indonesia.

Masyarakat perlu memahami bahwa kenaikan harga BBM non subsidi seperti Pertamax tidak semata-mata disebabkan oleh faktor domestik, melainkan merupakan konsekuensi dari kondisi pasar energi global yang sedang bergejolak.

Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa perlu menyikapi situasi ini secara bijaksana dan proporsional.

Dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, pemerintah dan Pertamina menghadapi tantangan besar untuk menjaga stabilitas energi nasional.

Masyarakat perlu melihat persoalan ini secara utuh dan tidak terjebak pada narasi yang menyederhanakan persoalan.