PRD Tuntut Pemerintah Menasionalisasi PT Freeport
PT Freeport dinilai telah banyak melakukan pelanggaran selama beroperasi di Indonesia.
Penulis:
Fahrizal Syam
Editor:
Willem Jonata
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Wardatina-Mawa-menunjukkan-tanda-bukti-laporan-kepolisian-perselingkuhan-Inara-Rusli.jpg)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Fahrizal Syam
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komite Pimpinan Kota Partai Rakyat Demokratik (KPK-PRD) menggelar unjuk rasa di fly over Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/2/2016).
Unjuk rasa tersebut untuk menuntut pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan tambang terbesar di Indonesia PT Freeport.
Wakil Ketua I KPK PRD Makassar, Ade Zainal Muttaqien mengatakan, PT Freeport telah banyak melakukan pelanggaran selama beroperasi di Indonesia.
Salah satunya yaitu perusahaan penambangan mineral dan batubara yang sudah berproduksi wajib membuat fasilitas pemurnian hasil penambangan atau smelter dalam jangka lima tahun.
"Tapi kenyataannya hingga saat ini tidak pernah ada yang dibangun oleh Freeport," kata Ade.
Ade juga mengatakan, selama ini hasil tambang Freeport tak menyejahterahkan rakyat, tapi hanya pihak asing yang diuntungkan.
Para demonstran yang didominasi oleh Ibu-ibu ini juga membawa bendera dan spanduk dan berisikan tuntutan kepada presiden Jokowi-JK. (*)
