Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yulis Sulistyawan dan Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Yusril Ihza Mahendra percaya diri menjadi penantang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Apa rencana besar Yusril sehingga begitu percaya diri programnya bisa menyelesaikan masalah Jakarta secara tuntas?

Dalam perbincangan santai di kantor Tribunnews.com, Yusril memaparkan rencana besarnya yang tujuan akhirnya yakni melikuidasi Jakarta sebagai provinsi.

"Kalau pun saya nanti yang jadi Gubernur, saya sebenarnya hanya mengatur Jakarta ini menuju transisi, untuk suatu ketika jangka panjangnya lima atau sepuluh tahun Jakarta ini, Pemerintah DKI ini dilikikuidasi," katanya.

"Nggak ada lagi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, nggak ada lagi DPRD DKI Jakarta, tapi yang ada adalah Menteri Urusan Wilayah Ibukota, dan langsung di bawah presiden," ujarnya.

"Dengan cara itulah Jakarta menjadi milik semua," jelas Yusril yang berdialog selama hampir tiga jam bersama Tribun, Warta Kota, Kompas TV dan Kompas.com, Jumat (11/3/2016) sore.

Yusril mengatakan, wajah Jakarta sebagai Ibukota adalah cerminan wajah Indonesia.

Semerawutnya Jakarta, banjir dan macet Jakarta, menjadi kesan utama luar negeri bahwa Indonesia juga seperti itu.

Yusril mencontohkan, Manila dan Kuala Lumpur sebagai Ibukota Negara, lebih baik kondisinya dari Jakarta. Kemacetan bisa teratasi, transportasi memadai.

Menurut Yusril, Manila dan Kuala Lumpur bisa menjadi seperti itu lantaran wilayah tersebut bukan berdiri sendiri menjadi provinsi mandiri seperti Jakarta.

Yusril memiiliki ide, wilayah Jakarta yang berada di Ibukota itu diatur oleh menteri khusus, bukan sekelas gubernur.

Dengan jabatan menteri khusus yang dipilih langsung oleh Presiden, maka menteri urusan Ibukota itu bisa melakukan koordinasi dengan berbagai wilayah provinsi terdekat, dalam melakukan pembangunan tanpa ada hambatan birokrasi atau ego sesama kepala daerah.

Yusril lantas menyebut, penanganan banjir di Jakarta yang sebagian akibat kiriman sungai dari Bogor, selama ini belum tuntas karena sulitnya berkoordinasi dengan Kota, Kabupaten tetangga maupun pemprov Jawa Barat.