Berbeda dengan Haji Lulung, Balon Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno berpendapat, bahwa solusi kemacetan di antaranya, dengan fokus pembangunan MRT (Mass Rapid Transportation), yang sekarang sedang berjalan.

Selain itu, menurut pengusaha kelahiran Pekanbaru, Riau 46 tahun lalu itu, pengembangan transportasi umum berbasis online, juga merupakan jawaban atas permasalahan kemacetan ibu kota.

Setelah jumlah transportasi dianggap memadai, imbauan kepada masyarakat untuk sadar akan penggunaan transportasi umum juga harus terus disuarakan.

"Fokus dalam pengadaan Mass Rapid Transportation, jadi transportasi massal itu memang makan waktu, dan kita harus buy the bullet yah, istilahnya kita harus mengalami kesusahan ini untuk sementara," ucap alumni Wichita State University itu di Kantor Tribunnews, Jl. Palmerah Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

"Tapi saya udah melihat beberapa terobosan-terobosan daripada, new economy ini, bahwa dengan teknologi sekarang saya sudah bisa tahu bahwa saya nyampe sini tuh jam berapa dan dikasih tahu jalannya, saya sebenarnya ngga pernah tahu gitu," tuturnya.

"Kan itu teknologi dan ternyata kalau kita semua aplikasi teknologi ini, dan merangkul, membalut semua policy-policy itu dengan asupan teknologi banyak sekali yang bisa kita selesaikan, sembari kita menunggu Mass Rapid Trans ini akan hadir di 2018," ujarnya.

"Dan yang paling penting kesadaran daripada masyarakat, ya udahlah jangan terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi, kan jalannya ngga bisa nambah-nambah," katanya.

"Kalau misalnya cuma dari sini jaraknya kurang dari 1 kilometer ya ngga usah naik mobil lah, kita jalan kaki, tapi kita sediakan pedestriannya yang bagus, yang nyaman, kita sediakan tempat penyeberangannya yang bagus itu tugas pemerintah, dan pemerintah harus hadir di situ," tambahnya.

Yusril Ihza Mahendra

Sedangkan Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Yusril Ihza Mahendra berpendapat, bahwa menyelesaikan masalah kemacetan itu dengan pengaturan jam masuk kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, dan jam masuk anak sekolah.

Lebih jauh pakar hukum tata negara itu menjelaskan, bahwa pegawai swasta masuk jam 10, anak sekolah masuk jam 7 pagi, dan PNS masuk jam 9.

Selain itu, Mantan Menteri Sekretaris Negara itu juga berpendapat bahwa, jalan-jalan protokol hanya boleh dilalui dengan sticker berbayar.

Dari hasil penjualan sticker tersebut, Yusril menerangkan, dananya digunakan untuk membiayai transportasi umum.

"Menurut saya, jangka pendek menyelesaikan macet ini pengaturan jam kerja, anak sekolah jam berapa berangkat, pegawai negeri/TNI/Polisi jam berapa, pegawai swasta jam berapa?" ucapnya di Kantor Tribunnews, Jl. Palmerah Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.