Perlu dibangun dan didapatkan kesepatan fundamental itu.

Yang berubah dari semangat rekonsiliasi dan “settlement” masa lalu ~ dulu dan yang sekarang adalah ~ isunya digeser.

Dari konsep rekonsiliasi menjadi negara harus meminta maaf kepada Partai Komunis Indonesia.

Dibangun opini bahwa TNI & Rakyat yang anti PKI-lah yang bersalah, dan PKI tidak salah.

Di sinilah permasalahannya. Perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan Presiden Soekarno yang sah dengan segala tindakan kekerasan yang menyertainya itu benar-benar ada.

Keterlibatan PKI dan unsur lain itu juga nyata. Jadi bukan fiksi.

Bahkan jika kudeta itu berhasil, maka gerakan pembersihan dari Dewan-Dewan Revolusi Daerah terhadap mereka yang anti PKI juga akan dilakukan di seluruh tanah air.

Karena kudeta gagal, maka yang memegang inisiatif adalah yang anti-PKI.

Dalam aksi komunal yang sifatnya horisontal sangat bisa terjadi ekses dan tindakan yang melebihi kepatutannya. Itulah yang terjadi.

Ada hubungan sebab dan akibatnya. Oleh karena itu jika ingin dicarikan penyelesaian, format dan konsepnya harus benar.

Dan yang penting semua pihak siap. Pemerintah tidak boleh gegabah untuk memaksakan sesuatu yang pemerintah sendiri belum siap.

Bangsa ini harus berhati-hati dan jangan gegabah dalam bertindak.

Yang penting anak keturunan mereka yang terlibat dalam perlawanan terhadap negara tidaklah boleh divonis sebagai ikut bersalah, dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil.

Sebenarnya, sekarang pun mereka sudah memiliki hak politik, ekonomi yang sama dengan yang lain.

Sebelum menemukan model dan solusi yang tepat, ini saja yang harus dijaga dan dipertahankan." (*)