Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Burhanudin Muhtadi mengatakan bahwa Parta Golongan Karya (Golkar), merupakan partai yang tidak bisa mengambil sikap berlawanan dengan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan dalam acara 'Rilis Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)' mengenai Kinerja Pemerintah, Dua Tahun Pilpres, yang digelar di kantor SMRC, Jl. Cisadane, Jakarta Pusat, Minggu (24/7/2016).

Ia menjelaskan, bahwa ketika Golkar mengambil sikap berlawanan dengan pemerintah, para simpatisan dan sebagian besar kadernya tak mendukung sikap partainya tersebut.

"Data kami, setidaknya data overtime, ketika Golkar berada di luar, sebagai pengkritik, sebagai komandan KMP (Koalisi Merah Putih), itu elektabilitas Golkar cuma 10%. Sekarang elektabilitas Golkar, terutama sejak menyatakan dukungan kepada Jokowi, justru di kisaran 15%," katanya.

"Yang saya katakan adalah basis massa Golkar, itu mereka yang tidak mau melihat elit partainya, mengambil sikap yang antagomistik terhadap pemerintah. Maunya enak teruslah, itulah Golkar gitu ya. Mau kalah atau menang dalam pilpres (pemilihan presiden) atau pileg (pemilihan legislatif), pokoknya gabung sama pemerintah. Nah itu perilaku Golkar, mau di tingkat elite atau massa seperti itu," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, dalam perjalanannya, Partai Golkar hanya sekali mengambil sikap berlawanan dalam pemerintah, yaitu di zaman Pemerintahan Joko Widodo, itu pun tak lama.

Sejak berdiri, Partai Golkar selalu mendukung pemerintah dengan konsekuensi jatah menteri dalam kaninet.

Simak video di atas. (*)