Gubernur Aher: Penanganan Banjir Bandung Butuh SK Presiden
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat membutuhkan Surat Keputusan (SK) presiden.
Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Mohamad Yoenus
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa barat membutuhkan Surat Keputusan (SK) presiden untuk menangani banjir yang selama ini melanda tiga daerah di Bandung, Jawa Barat.
Tiga daerah tersebut di antaranya Baleendah, Dayeuhkolot, dan Cieunteung.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) di kantor redaksi Tribunnews, Jl. Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Rabu (3/8/2016).
Mengenakan pakaian batik hijau cokelat, kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, bahwa penanganan banjir di tiga daerah tersebut memerlukan konservasi lahan hulu Sungai Citarum yang butuh program pemerintah pusat secara terintegrasi.
Menurutnya, banjir di tiga daerah tersebut disebabkan oleh penggunaan lahan hulu Sungai Citarum secara berlebihan oleh warga, untuk ditanami tanaman semusim.
Aher juga mengatakan, bahwa penghijauan kembali lahan hulu sungai akan berakibat pada perekonomian warga sekitar dan juga ketersediaan bahan pangan yang dihasilkan di lahan tersebut.
Berdasarkan keterangan Aher, daerah hulu Sungai Citarum merupakan penghasil bahan pangan, khususnya sayur-sayuran yang berkualitas baik.
Sehingga konservasi atau penghijauan kembali akan sangat berpengaruh secara ekonomis.
Oleh sebab itu, menurutnya, dibutuhkan uluran tangan pusat untuk mengambil langkah yang terintegrasi untuk menyelesaikan hal tersebut.
Aher juga mengakui, banjir tersebut juga diperparah oleh tempat tinggal-tempat tinggal yang dbangun di tempat yang seharusnya menjadi penampungan air, khususnya di Cieunteung.
"Pertama, dataran itu dataran rendah, apalagi Cieunteung yah. Itu sebetulnya tidak layak untuk hunian sama sekali, jadi kalau air banjir itu kata air, ini tempat saya. Kenapa kalian tempati?" kata Aher.
"Yang kedua, pendayagunaan di hulu (Sungai Citarum), itu sudah sangat berlebih, tapi juga berdampak pada urusan perekonomian dan urusan pangan. Karena mereka itulah penghasil-penghasil sayuran yang dinikmati semua pihak, orang Jakarta menikmati sayur Pengalengan, orang Bandung juga seperti itu," ujarnya.
"Tapi dampaknya erosinya sangat tinggi. Jadi sehebat apapun kita mengeruk sungai di kawasan Baleendah, Dayeuhkolot, sepanjang kawasan hulu (Sungai Citarum) tak diselesaikan, ngga akan selesai. Sementara di hulu itu benturnya dengan ekonomi dan perut," tuturnya.
"Caranya, satu-satunya caranya, penghijauan. Jadi gini, ada konservasi di kawasan hulu (Sungai Citarum). Karena satu-satunya cara untuk menghentikan erosi, yang membuat sungai jadi dangkal, yang membuat akibat dangkal menjadi cepat banjir kalau ada hujan, itu hanya konservasi," tegasnya.
"Jadi ini harus terpadu program pusat, program provinsi dan kabupaten, kota terkait. Ini kelihatannya harus pakai SK (Surat Keputusan) presiden," tambahnya. (*)