Ratu Hemas Ingatkan Tantangan Perempuan
Salah satu tantangan yang disampaikan Ratu Hemas adalah supaya perempuan bisa bersaing dan masuk dalam jajaran Anggota DPR RI.
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Oby Lewanmeru
TRIBUNNEWS.COM, KUPANG - Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Gusti Kanjeng Ratu Hemas mengingatkan sejumlah tantangan yang bakal dihadapi oleh kaum perempuan di NTT saat ini.
Tantangan itu antara lain, agar bisa bersaing dan masuk dalam jajaran anggota DPR RI supaya bisa berada di Senanyan.
Ratu Hemas menyampaikan hal ini saat melantik anggota KPP Provinsi NTT di Aula Kelimutu, Gedung DPRD NTT, Kamis (4/8/2016).
Acara pelantikan ini dihadiri Ketua DPRD NTT, Anwar Pua Geno, Wakil Ketua DPRD NTT Gabriel Beri Binna, dan sejumlah anggota DPRD NTT.
Hadir pula Koordinator Umum Sanggar Suara Perempuan Rumah Perempuan Kupang, Libby Ratuarat-SinlaEloE,S.P.
Menurut Ratu Hemas, dari sisi internal organisasi, termasuk keaktifan dari pengurus juga menjadi hambatan tersendiri dan juga sejumlah faktor yang bisa menyulitkan perempuan parlemen di tingkat lokal maupun nasional .
"Perlu ada sikap tegas dan kritis dari kaum perempuan dalam berbagai regulasi di tengah persaingan politik saat ini. Selain itu eksistensi kepengurusan harus menjadi perhatian kaum perempuan," kata Ratu Hemas.
Ratu Hemas yang juga Wakil Ketua DPD RI ini mengatakan, beberapa kasus di NTT yang selalu mengorbankan kaum peeempuan, misalnya trafficking dana kekerasan lainnya.
"Perdagangan orang saat ini di NTT cukup tinggi, karena itu peran perempuan dituntut aktif untuk melihat masalah ini," katanya.
Dia juga mengharapkan ke depan, perjuangan KPP NTT agar ada keterwakilan perempuan di Senayan.
Ketua KPP Provinsi NTT, Angela Mercy Piwung mengatakan, dengan momentum pelantikan KPP NTT itu diharapkan ke depan kaum perempuan juga dilibatkan secara aktif dalam pembangunan.
"Kita sangat berharap agar kebijakan anggaran kedepan juga harus berpihak pada gender," kata Mercy.
Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno mengatakan, dengan tema acara pelantikan yakni membangun kemitraan sinergis antara masyarakat sipil dan KKP untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada perempuan dan rakyat miskin di NTT, maka terlihat semacam ungkapan bahwa kebijakan anggaran selama ini belum berpihak kepada perempuan.
"Karena itu tentu ada semacam permintaan untuk diperhatikan . Kami berharap dengan pelantikan ini kapasitas perempuan bisa dilakukan," kata Anwar.(*)
