Pengamat: Banten Salah Satu Daerah yang Masih Tertinggal
Para kepala daerah di Banten berlindung di balik otonomi daerah untuk terus-menerus menghambat pembangunan daerah.
Penulis: Lendy Ramadhan
Editor: Mohamad Yoenus
Laporan Wartawan Tribunnews, Lendy Ramadhan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat kebijakan publik, Ali Munhanif, menyatakan bahwa Provinsi Banten merupakan salah satu daerah yang masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dan tata kota.
Hal tersebut dinyatakan dalam acara diskusi publik bertajuk, "Menagih Janji Nawacita Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK" yang digelar di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (20/10/2016).
Mengenakan Jas, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarifhidayatullah itu menjelaskan, bahwa terhambatnya pembangunan ifrastruktur di Banten, disebkan oleh para kepala daerah di Banten tidak sejalan dengan pemerintah pusat.
Menurutnya, para kepala daerah di Banten berlindung di balik otonomi daerah untuk terus-menerus menghambat pembangunan daerah yang dicanangkan pemerintah pusat.
"Banten, atas nama otonomi daerah, Banten terlalu otonom. Dalam radius satu, dua jam dari Jakarta saja misalnya, kita bisa menyaksikan betapa tertinggalnya pembangunan infrastruktur di Banten," kata Ali Munhanif.
"Semata-mata karena selain memang kultur daerah ini yang sangat dikuasai, didominasi oleh kelompok jawara, karena gubernur, bupati, dan juga wali kota, berlindung di balik Undang Undang Otonomi Daerah dan terus-menerus menghambat program pembangunan yang saat ini dicanangkan Jokowi-JK," tutur Ali Munhanif.
Selain itu, menurut Ali Munhanif, terhambatnya pembangunan di Banten juga disebabkan oleh praktek korup yang sangat menggejala di Banten.
"Belom lagi berbagai praktek korup yang menggejala di Banten, kita tahu persis gubernurnya sendiri sekarang oleh pak romo tadi digambarkan sudah masuk hotel pertobatan," tambah Ali Munhanif. (*)
