Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Rachel Maryam menilai wajar adanya permintaan 500 kapal dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo yang menjadikan Indonesia sebagai negara maritim.
‎
"Negara Indonesia adalah negara yang luas. Terdiri dari banyak pulau dan lautan serta berbatasan wilayah laut dengan banyak negara. Pernyataan KSAL merupakan sesuatu yang wajar dalam kerangka upaya mewujudkan visi Presiden," kata Rachel melalui pesan singkat, Jumat (15/5/2015).

Politisi Gerindra itu menegaskan menjaga kedaulatan negara adalah hal yang mutlak. Apalagi, marak Ilegal loging dan ilegal fishing sangat merugikan APBN. Kemudian bahaya peredaran narkoba dan human trafficking yang dalam pelaksanaannya sering kali menggunakan jalur laut.

"Namun disisi lain kita harus memahami bahwa kondisi ekonomi negara kita saat ini sedang dalam posisi yang kurang baik. Sehingga postur anggaran yang ada dalam APBN kita yang terbatas harus benar-benar digunakan scara seefektif dan seefisien mungkin," ungkapnya.

Rachel pun mendukung armada kapal yang disampaikan oleh KSAL dapat bisa segera dipenuhi. Namun tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran negara. Oleh karenanya untuk mensiasati keterbatasan anggaran negara yang ada, maka perlu dipertimbangkan pula pembelian secara bertahap dan memaksimalkan industri strategis nasional yang menunjang pencapaian tersebut.

Ia mendorong agar Kementerian Pertahanan untuk membuat Rencana strategi alat Utama Sistem persenjataan yang visioner. "Yaitu dengan melihat potensi ancaman secara jangka panjang dan bukan hanya berdasarkan kebutuhan saat ini saja. Agar tercipta renstra alutsista yang tepat, efisien dan bermanfaat untuk jangka panjang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengakui bahwa tidak mudah untuk menjaga keamanan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Kesulitan tersebut lantaran keterbatasan jumlah kapal patroli yang dimiliki TNI AL.

"Kendalanya, garis pantai kita itu sepanjang 81 ribu kilometer. Tapi kapal patroli kita belum cukup untuk menjaga semua titik kepualauan," ujar Ade saat ditemui di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).

Ade mengatakan, untuk mengawasi setiap pulau-pulau di Indonesia, setidaknya harus disiagakan sekitar 500 kapal patroli. Menurut Ade, idealnya satu kapal patroli mengawasi wilayah perairan seluas 30 mil.

Sementara saat ini, jumlah kapal patroli yang dimiliki TNI AL tidak lebih dari 40 unit. Menurut Ade, TNI AL akan mempunyai 151 kapal perang berbagai jenis hingga 2024. Namun, dalam beberapa waktu ke depan, direncanakan akan ada 44 unit kapal patroli yang akan didatangkan.