TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pembangungan apartemen untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) terus disuarakan oleh pimpinan maupun para anggota DPR.

Menanggapi hal tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan tegas menolak rencana pembangunan apartemen tersebut.

Pasalnya, PSI menilai publik di negeri ini masih dirisaukan dengan kasus e-KTP yang menyeret anggota DPR dan ketua DPRnya.

Selain itu, tidak ada jaminan pembangunan apartemen anggota DPR nantinya akan menjadi ladang korupsi baru.

Hal tersebut disampikan oleh Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni melalui pesan yang diterima Tribunnews, Selasa (15/8/2017).

"PSI menolak usulan pembangunan apartemen bagi anggota DPR karena tidak berdasarkan kebutuhan yang mendesak tapi berorientasi pada proyek belaka," kata Toni, sapaan akrab Raja Juli Antoni.

"Kasus e-KTP masih jauh dari tuntas, ini sudah ada rencana proyek yang potensial menjadi bancakan korupsi berjamaah," katanya.

Tak hanya itu, PSI menilai, kinerja DPR hingga sejauh ini masih belum memuaskan.

Terlebih, asanya adanya Pansus Angket KPK yang tujuannya ingin memperlemah KPK dan pemberantasan korupsi.

Baca: Perppu Ormas Dikeluarkan Untuk Kepentingan Pemodal

Untuk itu, PSI mengusulkan dana untuk pembangunan apartemen anggota DPR sebaiknya untuk pembangunan infrastrukur.

Hal tersebut guna mendukung Presiden Jokowi sedang giat membangun infrastruktur yang manfaatnya sangat nyata bagi rakyat.

"Sebaiknya dana untuk bangun apartemen anggota DPR dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, DPR harus bantu program Presiden Jokowi yang sedang konsentrasi membangun infrastruktur untuk kemasalahatan rakyat," kata Toni.