TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah menteri mengadakan rapat koordinasi tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jalan Meda Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018).

Hadir Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohanna Yembise, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, dan Menteri Kesehatan Nila F Moelok.

Rapat khusus membahas kejadian luar biasa penyakit campak dan gizi buruk di Asmat, Papua.

Yohanna Yembise dan Idrus Marham menyebut bahwa membeludaknya angka anak penderita gizi buruk di Papua juga disebabkan oleh pemerintah yang memaksakan programnya di provinsi paling timur Indonesia ini.

“Saya belum ke sana, staf khusus saya yang ke sana, kami dapat laporan bahwa kasus campak dan gizi buruk di sana diakibatkan stok makanan yang habis. Mereka jadi tidak biasa tanam dan makan sagu dan ubi-ubian yang dahulu merupakan makanan pokok mereka lantaran kini tergantung pada program pemerintah beras miskin (raskin),” ujar Yohanna usai rapat terbatas di Kantor Kemenko PMK, Jalan Meda Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Baca: Mensos Sebut 71 Korban Meninggal Gizi Buruk di Asmat Akumulasi Selama Beberapa Tahun

Untuk mengatasi itu, menteri yang juga berasal dari Papua itu sedang merancang program menanam sagu dan ubi-ubian di Papua agar kecukupan gizi di Papua terjamin.

“Kalau tidak ada raskin mereka tidak makan. Saya harus dekati ibu-ibu di sana untuk lakukan gerakan misal seribu ibu tanam seribu pohon sagu, seribu ibu tanam ubi-ubian. Masalah kebersihan juga jadi problem di sana,” jelas Yohanna.

Sementara itu Idrus Marham menyarankan pemerintah melakukan pendampingan kepada masyarakat setempat agar program-proram yang dijalankan sesuai dengan ciri khas karakter dan budaya di sana.

“Di Asmat makanan utama adalah sagu dan talas, kalau mau bangun masyarakat di sana harus berpedoman pada ciri khas karakter dan budaya di sana,” katanya.

Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah di sana tidak bisa memaksakan masyarakat setempat untuk mengikuti kebijakan pemerintah.

“Pendampingan itu tujuannya adalah bagaimana agar masyarakat Asmat menjadi masyarakat mandiri. Kita tidak bisa memaksakan program pusat untuk dilaksanakan di daerah,” pungkasnya.