TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesulitan pemerintah untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dikarenakan kondisi Indonesia yang terfrakmentasi.
Hal
itu dikatakan oleh peneliti bidang ekonomi CSIS, Deni Friawan dalam
presentasi hasil studi penghapusan subsidi BBM," di kantor CSIS, Jakarta,
Selasa (10/5/2011).
"Pemerintah sebenarnya tahu bahwa pilihan
untuk penyesuaian atau pemotongan subsidi BMM harus segera dilakukan.
Karena, jika tidak, itu berdampak buruk terhadap APBN kita," terangnya.
Permasahannya pemerintah yang tidak berani untuk mengambil keputusan akan berdampak pada identitas nasional dan lingkungan.
"Padahal kan ada koalisi yang tergabung dalam setgab. Yang harus kita sadari sampai kapan kita ngga berani?" ujar Deni.
Oleh karenanya, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat harus dilakukan guna mendapat dukungan masyarakat.
"Kalau
masyarakat a ware saya yakin apapun yang dikatakan DPR selama alasannya
jelas dan rasional, masyarakat pasti menerima," ucapnya yakin.
"Tujuan
kami melakukan kegiatan ini untuk mendukung pemerintah. Kalau berani
(mencabut subsidi BBM), ini sebenarnya adalah kebutuhan yang baik,"
imbuh Deni.
Pemerintah Sulit Cabut Subsidi BBM
Penulis: Iwan Taunuzi
Editor: Johnson Simanjuntak
AA
Text Sizes
Medium
Large
Larger