Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Kehadiran bank perkreditan rakyat (BPR) dapat meningkatkan akses perbankan masyarakat yang sampai saat ini masih minim. Namun, pengawasan terhadap BPR tetap harus terjaga. Hal itu untuk meminimalisir likuidasi BPR yang terjadi selama ini.
Menurut Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Salustra Satria, jumlah total BPR yang terlikuidasi saat ini telah mencapai 49 unit.
"Ada beberapa hal yang meyebabkan ke-49 BPR itu dilikuidasi. Di antaranya, adanya pelanggaran prudential perbankan yang semestinya terjaga. Kemudian kredit fiktif dan penyalahgunaan serta penggelapan keuangan dana simpanan nasabah. Tingkat kredit macetnya pun tinggi," kata Salustra pada seminar smart banking bertema Transformasi Proses Bisnis untuk Mendukung Peningkatan Kinerja BPR Dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pembanguan Ekonomi Nasional, di Hotel Grand Aquila, Bandung, akhir pekan lalu.
Padahal, kata Salustra, jika memperhatikan perkembangannya, BPR, yang jumlahnya terdaftar sebagai anggota LPS mencapai 1.812 unit, berpeluang untuk terus tumbuh.
Karenanya, kata Salustra, agar tercipta pertumbuhan, BPR perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), meningkatkan sarana infrastrukturnya, tdan sarana teknologi informatika.
Divisi Komunikasi Bank Indonesia (BI), Heru Saptadji, membenarkan bahwa BPR punya potensi untuk terus tumbuh, itu terlihat pada kinerja keuangannya selama Januari-Mei tahun ini.
Pada periode itu, aset BPR bernilai Rp 70,2 triliun. Angka itu lebih tinggi daripada periode yang sama 2012 senilai Rp 58,9 triliun.
Indikator lainnya, imbuh Heru, dalam hal penyaluran kredit. Selama 5 bulan awal tahun ini, total kredit BPR mencapai Rp 55,02 triliun. Angka itu melebihi realisasi Januari-Mei 2012 senilai Rp 45,44 triliun.
"Demikian juga dengan DPK (dana pihak ketiga), yang nilainya Rp 46,14 triliun, melewati pencapaian momen sama tahun lalu Rp 40,44 triliun," kata Heru. (Erwin)