Masyarakat Pesisir Minta Dibela Menteri Susi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dipilihnya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo membawa angin segar untuk nelayan. Hal tersebut mengingat latar belakang Susi yang berasal dari lingkungan nelayan.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Karawang, Sahari malah mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap nelayan. Apalagi, kini sudah dibentuk Kementerian Koordinator Kemaritiman.

"Keberadaan Menko kemaritiman dan Menteri Susi seharusnya membawa dampak positif bagi nelayan. Apalagi Menteri Susi pernah jadi bakul ikan pasti tahu kehidupan nelayan. Jangan hanya pengusaha ikan kelas tinggi yang dibela, tapi kami nelayan kecil juga harusnya diperhatikan," ujarnya.

Keraguan Sahari pada komitmen kemaritiman Susi dan Jokowi bukan tanpa dasar. Kenaikan harga BBM, sulitnya pasokan solar bagi nelayan di pesisir Karawang dan Subang, ditambah rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya menurut Sahari berbuah keresahan yang bertubi bagi nelayan.

"Sebenarnya kami sih enggak masalah dengan harga solar. Berapa pun, kalau ada pasti dibeli. Tapi ini harganya sudah naik, pasokan buat nelayan malah dikurangi. Saya sudah komunikasi dengan para nelayan di Karawang, Subang sampe teluk Jakarta, pada sulit mendapatkan solar. Nelayan Pasir Putih kesulitan solar, harus mengambil ke SPBU di Cilamaya Wetan, mesti pakai ojek. Karena jaraknya sepuluh kilo lebih. Padahal di Pasir Putih ini udah ada SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) yang diresmikan Presiden SBY tahun lalu. Tapi mangkrak sampai sekarang,"
ujarnya.

Selain soal pasokan solar yang sulit, masyarakat nelayan di Pasir Putih mengkhawatirkan dengan rencana dibangunnya pelabuhan ekspor impor manufacture. Beberapa hal yang dikhawatirkan adalah pertama, terganggunya ekologi laut karena pencemaran kapal-kapal besar, tentu hal ini akan mengurangi ekosistem laut.

Kedua, terganggunya areal tangkap ikan nelayan, mengingat kapasitas kapal nelayan pasir putih dibawah 3 grosston. Sedangkan berdasarkan peraturan kapal dengan kapasitas di bawah 3 GT hanya boleh berlayar dan menangkap ikan 20 mil dari bibir pantai.

"Kapal kami kecil-kecil. Kalau ada pelabuhan manufaktur, kami nggak bisa ke tengah laut, karena takut ditabrak
kapal gede. Area tangkapan juga berkurang. Padahal di sini ada 3.000 KK yang 70 persennya adalah nelayan.
Seharusnya Bu Susi tahu soal ini," imbuhnya.