Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia adalah negara yang sangat besar untuk melayani masyarakat dan pemerintah maka butuh lebih dari satu bank milik pemerintah.
Oleh karena itu Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku tidak setuju dengan gagasan merger bank BUMN, milik pemerintah.
Kepada wartawan usai menerima rombongan komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI), di kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2015), Wapres JK mengatakan kondisi tersebut membuat kebijakan perbankan di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara seperti Singapura maupun Malaysia.
"Mereka (bank milik pemerintah) harus berjalan tetapi sesuai dengan arah masing-masing, yang tentu ada yang diutamakan," katanya.
Bank BRI menurut Wapres sudah tepat fokus mengembangkan ekonomi kerakyatan, termasuk melalui koperasi.
Indonesia butuh bank yang fokus menangani hal tersebut.
Bank Mandiri yang fokus pada inudstri dan perdagangan pun menurutnya sudah tepat.
"Kalau BTN (Bank Tabungan Negara) kan sudah jelas dia (fokus) perumahan, jadi sudah ada masing-masing arahnya," ujar Wapres.
Bila keadaan tersebut dirubah dengan cara dimergerkan seluruh bank milik pemerintah, maka banyak kebijakan yang harus disesuaikan dan hal itu akan memkan waktu dan biaya banyak.
"Itu lebih banyak ongkosnya dari pada operasinya nanti. Kita lupakan saja berpikir begitu," tandasnya.