Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 yang hanya mencapai 4,71 persen, dinilai menjadi momentum kebangkitan bagi Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).
Peningkatan kualitas produk dan daya saing industri yang dihasilkan HIPPI mendapat kesempatan sekaligus tantangan berat.
Demikian pendapat Ketua Bidang Perdagangan Badan Pengurus Pusat HIPPI, Hardini Puspasari dalam siaran persnya, di Jakarta, Selasa (12/5/2015).
Menurutnya kontribusi belanja rumah tangga yang menjadi penyokong utama pertumbuhan tersebut, harus disikapi secara bijak oleh semua pihak.
Sekaligus juga menjadi kesempatan emas bagi HIPPI untuk menyediakan kebutuhan belanja rumah tangga yang berkualitas. Dengan demikian, pasar rumah tangga di Indonesia bisa terpenuhi secara optimal.
"Bayangkan saja, dengan jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta jiwa, berarti HIPPI tidak akan pernah kehilangan pasar. Ini menjadi momentum tepat kebangkitan HIPPI," ujarnya.
Dia menuturkan, selama ini anggota HIPPI banyak berharap pada proyek-proyek pemerintah dalam menjalankan usahanya. Padahal fakta membuktikan bahwa hingga triwulan I-2015, rencana dan target pemerintah untuk menggenjot belanjanya hingga menjadi penyokong utama, tidak terealisasi.
Bahkan, data Badan Pusat Statistik mencatat kontribusi belanja pemerintah sepanjang periode itu hanya mencapai 0,14 persen.
Hardini mengatakan, dengan perlambatan ekonomi seperti saat ini, maka HIPPI bisa berperan secara aktif dalam mendukung perekonomian nasional.
Di antaranya, dengan menyiapkan produk-produk lokal berkelas untuk mendukung proyek pemerintah. Misalnya, dengan menyiapkan komponen-komponen lokal bagi sektor infrastruktur pemerintah.
Apalagi saat ini, ucap dia, pemerintah tengah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Misalnya, dengan menyiapkan material lokal untuk mendukung proyek infrastruktur. Seperti semen produk dalam negeri, besi baja nasional, dan komponen lainnya. Intinya, infrastruktur menjadi sektor primadona saat ini di Indonesia, " ujarnya.
Ia menuturkan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran infrastruktur mencapai angka Rp 5.619 triliun.
Tujuannya agar penyerapan tenaga kerja secara signfikan tercipta, sekaligus mampu memangkas angka pengangguran di Indonesia.