Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk membubarkan anak usaha PT Pertamina (persero), PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) dinilai tidak benar oleh pihak DPR Komisi VII.
Pasalnya DPR menilai Petral hanya menjalankan tugasnya sebagai perwakilan negara di sektor migas untuk luar negeri.
"Tidak ada yang keliru dengan Petral, karena Petral ini semata-mata trading company arm line dari Pertamina," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Hari Purnomo di Jakarta, Minggu (31/5/2015).
Hari memaparkan keberadaan Petral tidak bisa disalahkan oleh berbagai pihak.
Karena menurut Hari, perusahaan sejenis Petral dimiliki oleh semua perusahaan migas internasional.
"Petral lazim dimiliki Pertamina karena seluruh dunia, apa swasta atau bumn punya trading arm," ungkap Hari.
Menurut Hari, negara membutuhkan perusahaan sejenis Petral di luar negeri.
Hal ini mengingat dibutuhkannya perusahaan migas yang mewakili Indonesia masuk ke bursa penjualan minyak dan gas bumi di level internasional.
"Kita tidak bisa melepas diri, minyak beredar di bursa,perlu tangan kanan yang intervensi pertimbangan pasar," kata Hari.