Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Universitas Indonesia Didik J. Rachbini menilai paket kebijakan ekonomi "September I" yang dikeluarkan pemerintah sudah terlambat. Pasalnya, nilai tukar rupiah sudah terlanjur tertekan dalam oleh dollar.
"Paket itu terlambat sekali. Itu (paket kebijakan) sebenarnya sudah ditunggu akhir tahun lalu karena krisis nilai tukar sudah mulai terjadi," kata Didik saat dihubungi, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Menurut Didik yang juga menjadi Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, paket ekonomi itu harus dilihat terlebih dahulu implementasinya. Pasalnya, paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah itu baru sebatas rencana dan konsep.
"Mesti dilihat bagaimana di lapangan nanti. Dan yang disampaikan kemarin baru permulaan yang belum masuk ke jantung persoalan. Harus diikuti paket berikutnya," kata dia.
Meski dinilai telat, paket ekonomi itu harus tetap dilaksanakan terutama kebijakan deregulasi yang selama ini menjadi penyumbat ekonomi. "Tapi lebih bagus terlambat dari pada lelet dan tidak kerja," ucap dia.
Sebelumnya, pemerintah meluncurkan paket deregulasi ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, Rabu (9/9/2015). Presiden Joko Widodo mengatakan, beberapa langkah yang akan diambil pemerintah adalah mendorong daya saing industri melalui debirokratisasi dan kepastian usaha.
Untuk mencapai langkah ini, pemerintah akan merombak 89 peraturan untuk menghilangkan duplikasi perizinan. Penyederhanaan berbagai peraturan tersebut ditargetkan bisa selesai pada bulan ini dan bulandepan. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong layanan berbasis elektronik agar perizinan lebih konsisten.
Selain menyederhanakan peraturan, pemerintah juga mempercepat realisasi proyek strategis, yakni dengan mempercepat izin dan pengadaan serta diskresi hukum.Hal lain yang juga akan didorong oleh pemerintah adalah dengan mempercepat investasi sektor properti untuk masyarakat berpendapatan rendah.
Paket lain yang juga akan didorong pemerintah adalah mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Caranya adalah dengan menurunkan suku bunga dari sekitar 23 persen menjadi 12 persen per tahun. Hal ini dilakukan karena pemerintah akan memberi subsidi bunga.
Paket-paket kebijakan tersebut melengkapi tiga langkah yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, yakni pengendalian harga komoditi pokok BBM dan pangan, pembentukan tim pengawasan realisasi anggaran serta pembentukan Badan pengelola Dana Perkebunankelapa sawit untuk merealisasikan biodisel 15 persen guna kurangi impor BBM.(Yoga Sukmana)