News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Disindir "Paket Kok Dicicil, Harusnya Sekaligus Bukan Ketengan"

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DEREGULASI EKONOMI - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi sejumlah Menteri Kabinet Kerja bidang perekonomian dan Pimpinan lembaga keuangan saat konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (9/9/2015). Pemerintah telah dan akan terus melakukan upaya menggerakan ekonomi nasional melalui berbagai paket kebijakan ekonomi, pengembangan ekonomi makro yang kondusif, menggerakan ekonomi nasional, dan melindungi masyarakat berpendapatan rendah dan menggerakan ekonomi pedesaan. (Warta Kota/Henry Lopulalan)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Sabang-Marauke Circle, Syahganda Nainggolan, mempertanyakan paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan Presiden Jokowi.

Pasalnya, paket tersebut terdiri dari beberapa tahap.‎

"Kok paket dicicil, untuk buat kepastian harusnya sekaligus, bukan ketengan. September dua paket, Oktober ada juga," kata Syahganda dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (4/10/2015).

Ia menuturkan Presiden Joko Widodo seharusnya meniru paket stimulus ekonomi yang dikeluarkan Presiden AS Barack Obama pada tahun 2008.

Dimana paket itu bertujuan untuk merangsang daya beli masyarakat.

"Paket Obama, enggak usahlah kemana-mana. Ada uang yang dikeluarkan untuk substitusi pengurangan pajak, kesejahteraan agar ada daya beli dan creating jobs. Kalau tidak seperti itu namanya bukan paket," kata Syahganda.

Ia mencontohkan Presiden Jokowi yang ingin menaikkan target pajak hingga 30 persen.

Tetapi disisi lain, masyarakat dan pelaku usaha ketahukan dengan target pajak yang luar biasa.

"Bagaimana paket ini seharusnya misalkan penciptaan lapangan kerja baru, langsung ditunjukkan kepada publik harus jelas. Bukan paket malu-malu dibilang sebagai paket," ujarnya.

Selain itu, Syahganda mengatakan dalam Nawacita juga mengkritik pemerintahan sebelumnya yang bergaya neolib.

Tetapi, ternyata pemerintahan Jokowi sama.

"Ketika melepaskan kepada coorporate untuk berkuasa, ini melanggar Nawacita," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini