Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR, Mercy Christy Barends meminta rakyat Maluku untuk dilibatkan dalam pengembangan 'Lapangan Gas Abadi' Blok Masela di Laut Arafuru.
Walaupun sekarang terjadi perdebatan antara pengelolaan di laut atau di darat, Mercy menegaskan jatah warga Maluku 10 persen atas blok tersebut.
"Sekalipun ada ide untuk onshore harus melibatkan rakyat Maluku," tegas Mercy di rapat dengar pendapat dengan SKK Migas dan PT Pertamina, di Komisi VII DPR, Senin (19/10/2015)
Mercy pun mendukung apapun keputusan pemerintah baik membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan kedua membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).
Hal yang diimbau Mercy, jangan sampai ada permainan dibalik kebijakan pemerintah
"Jangan sampai ada "deal-deal" tertentu, apalagi untuk pipanisasi atau deal-deal lain ikut mempengaruhi keputusan," kata Mercy.
Hal yang ditekankan Mercy pengelolaan Blok Masela untuk kesejahteraan masyarakat. "Untuk kepentingan kedaulatan bangsa dan negara dan yang kedua untuk kepentingan rakyat Maluku," kata Mercy
Mercy menambahkan, Komisi VII akan memanggil semua pemangku kepentingan yang menawarkan opsi-opsi tersebut. Komisi VII DPR ingin mendengarkan semua pemaparan baik keuntungan dan kerugian mengelola hasil migas dari Blok Masela baik di laut maupun di darat.
Saat ini, pemerintah memiliki dua opsi pengembangan Blok Masela. Pertama membangun kilang gas cair (LNG) terapung di tengah laut (floating) atau offshore dan kedua membangun pembangunan pipa ke Pulau Saumlaki dan kilang LNG di darat (onshore).
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya Rizal Ramli, mengatakan para pejabat di Kementerian ESDM dan Satuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) berhasil dibujuk oleh perusahaan migas asing untuk membangun kilang LNG terapung di tengah laut. Argumennya, pembangunan floating itu lebih murah ketimbang membangun pipa gas ke daratan.
Namun kata dia, hitung-hitungan itu kajian perusahaan migas asing yang memiliki kepentingan di Blok Masela yaitu Inpex Masela Ltd dan Shell Corporation. "Setelah kami cek angka-angkanya ngawur. Dan pejabat yang bersangkutan hanya terima (masukan) dari perusahaan asing. Dan ditakut-takuti ada palung dalam. Setelah diselidiki ternyata ada darah yang rendah," kaya Rizal.
Mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu juga mengeritik pedas SKK Migas. Kata dia pejabat-pejabat SKK Migas banyak yang tidak berpikir independen meski gajinya besar. Penolakan pembangunan floating itu pun datang dari masyakarat Maluku.
Rizal mengatakan masyakarat Maluku tak mau kejadian sumberdaya perikanan lebih banyak diambil oleh asing ketimbang untuk masyakarat Maluku. Oleh karena itu lah, dia mendesak agar penandatangan itu dibatalkan oleh Kementerian ESDM sebagai kementerian yang berwenang.