Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom meminta pejabat pemerintah pada saat ini tidak saling berbeda pendapat dimuka umum, seperti persoalan suku bunga acuan perbankan (BI Rate).
Hal tersebut dinilai Ekonom Firmanzah malah akan menambah ketidakpastian ekonomi Indonesia ditengah gejolak perekonomian global.
"Kita sedang dihadapi ketidakpastian ekonomi global, kalau ditambah seperti itu malah menambah ketidakpastian, jangan pejabat malah beragumen satu sama lainnya," tutur Firmanzah di Jakarta, Rabu (25/11/2015).
Menurut Firmanzah, persoalan suku bunga acuan dapat diselesaikan pada Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) yang berisikan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
"Di sini ada pemerintah dan ada BI juga, jadi diharmonisasikan kebijakan tersebut, kalau beda pendapat diselesaikan di sini, jangan otoritas fiskal mengkritik otoritas moneter, dan moneter bertahan dengan kritikan tersebut," papar Firmanzah.
Selain dalam forum tersebut, Firmanzah juga melihat dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dapat diselesaikan di rapat kabinet. Hal ini telah ditunjukan ketika pemerintah mengeluarkan beberapa paket kebijakan dalam mendorong perekonomian dalam negeri.
"Ketika mengeluarkan paket kebijakan waktu itu ada pemerintah, BI dan OJK, jadi setelah keluar menjadi satu suara," ucapnya.