Baca tanpa iklan
"Nggak masalah dong. Banyak demo nggak masalah, adanya dualisme pengelolaan memang itu menjadi masalah tapi penyelesaiannya tentu tidak bisa buru-buru," ungkap Franky.
Franky menambahkan saat ini yang dibutuhkan para investor adalah regulasi yang tidak mempersulit kegiatan usaha.
Dalam hal ini banyak aturan tumpang tindih yang membuat bingung para pelaku usaha, baik calon investor maupun yang sudah lama berinvestasi di BP Batam.
"Harus memberikan kepastian untuk investor dan memberikan solusi untuk meningkatkan daya saing Batam," papar Franky.
Sedangkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Feri Mursyidan Baldan menilai banyak kekuasaan yang tidak diatur dengan baik dari awal.
Menurut Feri penataan ruang dan regulasi harus segera diharmonisasikan agar tidak terjadi permasalahan yang sama di kemudian hari.
"Jadi supaya kita menatanya lebih benar, kita benahi aspek regulasinya," ujar Feri usai rapat koordinasi revitalisasi Batam.
Feri menjelaskan ada 14 regulasi yang mengikat BP Batam melalui UU Free Trade Zone.
Aturan tersebut diperkuat oleh Keputusan Presiden, sehingga sulit membuat aturan baru atau merevisi yang sudah ada.
"Nanti kita lihat lagi aturannya, karena ada banyak UU yang saling terkait," kata Ferry.
Selain regulasi, Feri ingin menata kembali tata ruang dan pembatasan kewenangan dari BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
Karena selama ini, kedua badan tersebut bisa mengeluarkan regulasi tanpa ada koordinasi satu sama lain.
"Jadi supaya kita menatanya lebih benar, kita benahi aspek regulasinya," jelas Ferry.
Feri menambahkan dari segi tata ruang di wilayah Batam seharusnya utuh antara pengelola dari BP Batam dan pemerintah daerah kota Batam.
Menurut Feri saat ini konflik terjadi karena segi penataan tidak parsial.
"Jangan ada konflik tata ruang antara kabupaten dengan provinsi," kata Feri.