Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Pemerintah sebaiknya segera menugaskan BUMN pangan untuk fokus pada pembibitan, budidaya, dan penggemukan sapi demi mewujudkan swasembada daging nasional. Ini karena 95 persen sapi di Indonesia adalah sapi milik peternak rakyat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengatakan, umumnya para peternak tradisional memiliki 1 sampai 4 ekor sapi yang dipiara sebagai tabungan keluarga. Jadwal penjualannya biasanya tidak tergantung kepada kebutuhan pemerintah.
Karena itu, menurutnya, BUMN dapat memberdayakan BUMD dan membangun konsep peternakan inti-plasma yang melibatkan rakyat peternak. Sehingga ke depan pemerintah dapat mengendalikan pasokan dan harga.
Selain itu, Pemerintah juga harus serius meningkatkan jumlah populasi dan mutu genetik sapi demi meningkatkan pendapatan peternak.
"Hal yang harus dilakukan adalah mencegah pemotongan hewan betina produktif di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) atau di luar melalui kebijakan yang tidak merugikan petani ternak," ujar Politikus PAN ini kepada Tribun, Kamis (11/2/2016).
Caranya, Pemerintah harus membeli sapi-sapi betina tersebut. Alternatif lainnya, Pemerintah memberikan insentif kepada peternak yang memiliki sapi induk bunting dan melahirkan.
Pemerintah juga perlu melakukan impor sapi indukan produktif untuk menambah jumlah populasi dan perbaikan mutu genetik melalui teknologi budidaya yang sederhana dan tepat guna.
Selain itu juga perlu memberikan pendampingan dan penyuluhan secara efektif kepada petani ternak, baik dari tata laksana, pakan, atau penyakit hewan sehingga dapat meningkat produktivitasnya.
Ke depan Pemerintah harus menjadikan Indonesia sabagai eksportir pangan dunia, khususnya sapi dan daging.
"Potensi itu sangat terbuka lebar. Tinggal keseriusan pemerintah untuk merealisasikan cita-cita itu sesuai Nawa Citanya Presiden Jokowi," ucapnya.
Kementerian Perhubungan sebelumnya menilai operasi kapal pengangkut ternak sapi dari Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak optimal karena sudah dua kali kapal kembali dalam keadaan kosong.
Padahal, Pemerintah sudah memberikan subsidi Rp 8 miliar dalam empat bulan. Setiap ekor sapi disubsidi Rp 500 ribu sehingga biaya angkut yang semula Rp 1,8 juta/ ekor sapi turun menjadi Rp 1,3 juta.