Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com,Fajar Adiatmaputra dan Andri Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Tridaya Advisory mendadak menjadi sorotan. Sebab, enam dokumen yang diduga berasal dari Tridaya Advisory membeberkan temuan dan rekomendasi kepada Inpex Masela Ltd, terkait tarik ulur pengolahan gas di Blok Masela.
Selain dokumen tersebut, beredar juga dokumen invoice pembayaran dana senilai Rp 1,425 miliar dari Inpex Masela Ltd kepada Tridaya Advisory. Disebutkan, pembayaran itu untuk periode 28 Agustus hingga 27 November 2015. Dokumen itu ditandatangani Arief T Surowidjojo selaku perwakilan dari Tridaya Advisory.
Informasi yang dihimpun, Erry Riyana Hardjapamekas duduk sebagai Presiden Komisaris PT Tridaya Advisory. Duduk bersama mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tridaya Advisory adalah Kuntoro Mangkusubroto. Kuntoro disebut-sebut juga sebagai komisaris di Tridaya Advisory.
Dalam dokumen yang diterima Tribun, Kuntoro juga mendapat pembayaran jasa konsultasi dari Inpex Masela sebesar 300 ribu dolar AS dan 700 ribu dolar AS. Pembayaran jasa konsultasi itu untuk pelayanan jasa konsultasi selama 2015 hingga 2017 mendatang.
Erry Riyana saat dihubungi Tribun semula menjanjikan jawaban tertulis soal dokumen berikut pembayaran konsultasi Inpex Masela kepada Tridaya. Namun, hingga tulisan ini diterbitkan, Erry enggan memberi jawaban tertulis.
Untuk diketahui, Inpex memperoleh hak mengeksplorasi di Blok Masela pada 16 November 1998 selama enam tahun, dan bisa diperpanjang hingga empat tahun. Inpex lalu melalui Inpex Masela Ltd menggelar kegiatan eksplorasi hidrokarbon usai mendapat hak eksplorasi di Blok Masela.
Manajer Communication and Relation Inpex Usman Slamet mengaku, Inpex Masela mulai menjalin kerjasama dengan Kuntoro Mangkusubroto, mantan Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia di era Kabinet Reformasi Pembangunan pada pertengahan 2015 lalu. Kuntoro didapuk sebagai strategic adviser.
"Memang kita meminta bantuan Pak Kuntoro sebagai strategic adviser pada pertengahan tahun lalu," ujar Usman.
Ia menyebut, saat menjalin kerja sama dengan mantan Kepala Badan Pelaksana - BRR Aceh-Nias, Kuntoro tidak lagi menjabat di pemerintahan. "Beliau juga belum masuk PLN saat itu. Artinya, non job," ungkapnya seraya mengemukakan, Kuntoro lebih banyak memberi pendampingan perihal kondisi dunia terkait minyak dan gas.
"Itu pun lebih banyak dalam kaitan proyek abadi," jelasnya.
Kendati demikian, Usman memastikan ada biaya yang dikeluarkan Inpex kepada jasa pelayanan yang diberikan Kuntoro. "Angkanya saya tidak tahu persis. Tapi tidak sebesar itu. Ini lebih ke bussiness normal practise saja," ungkapnya.
Usman juga menyangkal kajian blok Masela dari konsultan independen asal Amerika Serikat, Poten and Partners, disokong dari pihak Inpex. Pemilihan skema offshore (kilang terapung di lepas pantai) untuk pengolahan gas di Lapangan Abadi Blok Masela, murni berasal dari kajian Poten and Partners.
"Hasil kajian mereka sesuai yang diusulkan investor adalah offhsore," kata Usman.